Merdeka.com - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Sumber Waras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prabowo Sunirman dan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka melaporkan pembelian lahan RS Sumber Waras di Grogol, Jakarta Barat seluas 36 hektar yang diduga telah merugikan negara ratusan miliar.

"Ada indikasi kerugian negara terhadap pembelian lahan Sumber Waras itu nominalnya Rp 191 miliar," katanya di Gedung KPK, Jumat (30/10).

Menurutnya, tidak ada pengkajian terhadap pembelian lahan Sumber Waras, sehingga timnya menemukan pelanggaran dalam pengadaannya. Pansus melihat tidak ada iktikad baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membatalkan perjanjian itu.

"Ada beberapa hal yang janggal, termasuk dalam proses pengadaannya yang nanti akan ditemukan aparat hukum," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kesal karena Badan Pengawas Keuangan (BPK) membuat Pansus untuk mengusut tuntas kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Ahok menduga Pansus yang dibuat BPK ini mengabdi guna unsur politis

"Tapi kenapa soal RS Sumber Waras mereka bentuk pansus? BPK menemukan apa? Scanner? UPS? Ada enggak dia bikin Pansus? Jadi ini sudah pansus politik. Ya sudah biasa lah," kata Ahok di Balai kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

Namun, Ahok menilai ada yang janggal dalam kasus ini. Ahok menuding dalam kasus RS Sumber waras, mengapa BPK sampai membuat Pansus dan cenderung mempermasalahkan.

Namun, Ahok tak masalah dengan kinerja Pansus itu. "Ya memang itu haknya dia kan, saya pikir lapor lebih bagus ya," katanya.