Merdeka.com - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan judicial review terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) angket KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada (13/7). Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, belum membaca surat permohonan tersebut.

"Saya belum baca permohonannya," kata Arief di Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (14/7).

Arief menolak menanggapi permohonan tersebut. "Saya tidak bisa komentar. Perkaranya saya lihat saja belum kok. Saya enggak bisa komentar," kata Arief.

Sebelumnya, pegawai KPK Laksono telah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi MK.

"Tadi sudah kita ajukan judicial review ke MK," kata Laksono kepada merdeka.com, di gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (13/7).

"Sebenarnya yang kita mau judicial review itu terkait penafsiran konstitusional pasal 79 ayat 3 Undang-undang MD3 itu seharusnya objek angket itu tidak termasuk KPK karena itu harusnya terbatas hanya pada lembaga eksekutif artinya Presiden dan wakil Presiden dalam konteks ke bawahnya," ungkapnya.

Karena, kata Laksono, jika pasal tersebut ditafsirkan secara berlebihan akan melanggar konstitusional. "Karena kalau ditafsirkan lebih dari itu bertengangan Undang-undang pasal 1 ayat 3 dan pasal 28 d Undang-undang Dasar 45 terkait dengan negara," ungkapnya.

Setelah pengajuan ini, Laksono dan kempat rekannya yang mewakili 1.300 anggota wadah pegawai KPK dalam hal mengajuk proses Judicial Review akan menunggu tindak lanjut dari pihak MK. Seperti pemanggilan untuk sidang di tingkat MK.

"Walaupun yang mengajukan hanya lima orang tapi lima ini adalah anggota dari dan pengurus dari wadah pegawai. Wadah pegawai itu membawahi 1.300 anggota pegawai yang ada di KPK lima orang itu berjuang untuk pegawai KPK lain. Kita nunggu panggilan sidang dari MK tapi prosesnya tidak bisa diprediksi," pungkasnya.