Merdeka.com - Surat Keputusan Menpora tentang pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah dicabut. Pencabutan itu kembali membuat PSSI menggeliat, salah satunya usulan untuk memilih calon Ketua Umum PSSI menggantikan La Nyalla Maliti karena tersangkut kasus korupsi Bansos di Jawa Timur.

Nama Presiden Direktur PS TNI, Letnan Jenderal Edy Rahmayadi langsung menjadi pembicaraan publik. Pria yang masih menjabat sebagai Panglima Komando Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) ini diusung sebagai salah satu calon Ketua Umum PSSI oleh Kelompok 85.

"Selasa Kelompok 85 akan berkumpul di Jakarta. Kami akan mendeklarasikan untuk meminang Pak Edy jadi Ketum PSSI," ujar Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Tengah (Jateng), Johar Lin Eng saat dihubungi Bola.net (Grup KLN), Sabtu (21/5).

Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) masih enggan menanggapi rencana diusungnya Edy sebagai calon Ketum PSSI yang baru. Namun, jika menilik aturan, Edy diwajibkan mengundurkan diri dari TNI jika terpilih.

"Sejauh ini masih wacana. Kalau masih wacana saya belum bisa menjawab. Tapi jika memang terpilih harus begitu, harus ikuti aturan (mundur)," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigadir Jenderal M Sabrar Fadhilah saat dihubungi merdeka.com, Rabu (25/5).

Meski demikian, Sabrar menyatakan Mabesad tidak melarang pencalonan tersebut. Apalagi, permintaan tersebut memang dilakukan masyarakat untuk mengusung Edy sebagai calon ketua umum.

"Dia akan menjabat kl diminta masyarakat. Tentu mengikuti masyarakat," pungkasnya.