Pangdam Jaya Perintahkan Copot Baliho Rizieq, Ini Reaksi FPI
Merdeka.com - Ketua DPP FPI, Slamet Maarif, menanggapi pernyataan keras Pangdam Jaya Mayjend Dudung Abdurachman. Sebelumnya Pangdam menyinggung soal penurunan baliho Habib Rizieq Syihab hingga ancaman pembubaran FPI.
Slamet menyebut TNI didirikan oleh sosok ulama. Oleh karena itu, kata dia, TNI jangan mau diadu domba.
"Saya menasihati TNI bahwa TNI didirikan oleh ulama (Jenderal Soedirman) dan dari dulu menyatu dengan umat Islam. Jadi TNI jangan mau diadu dengan ulama dan umat Islam," kata Slamet kepada wartawan, Jumat (20/11).
Sementara itu, Slamet membantah baliho Habib Rizieq dipasang oleh FPI. Dia mengatakan, masyarakat yang memasangnya. Terkait pencopotan itu, FPI tidak masalah.
"Spanduk yang dicabut itu bukan kita yang pasang, tapi umat yang pasang. Isi spanduk ucapan selamat datang IB HRS dan beliau sudah ada di Tanah Air, jadi tidak masalah TNI bantu satpol PP," kata Slamet.
Terpisah, Juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, penurunan spanduk hanya untuk menakuti. Sikap menakuti, sambung Munarman, juga terlihat saat sejumlah kendaraan taktis milik TNI melintas di Petamburan, Jakarta Pusat.
Munarman mengatakan, satu hal yang bersifat pemborosan ketika menerjunkan anggota elite TNI untuk memantau FPI.
"Pasukan yang dikerahkan ke Petamburan itu adalah pasukan super elite. Prajurit yang dibentuk untuk menjadi prajurit elit itu mahal investasinya. Sayang kalau digunakan untuk menakut nakuti rakyat," ujar Munarman, Jumat (20/11).
Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan, pencopotan baliho Rizieq Syihab di beberapa titik Ibu Kota atas perintahnya.
Untuk diketahui, sebuah video berdurasi 11 detik memperlihatkan sekelompok orang berseragam loreng tengah menurunkan spanduk bergambar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab yang terpasang di baliho. Video itu beredar di media sosial.
"Ada berbaju loreng menurunkan baliho habib rizieq itu perintah saya," tegas Pangdam saat apel pasukan di Monas, Jakarta, Jumat (20/11).
Dia menjelaskan alasannya. Langkah itu diambil berdasarkan hukum. Menurutnya, baliho yang terpasang itu menyalahi aturan.
"Karena beberapa kali Satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu. Begini. Kalau siapapun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan akan dia paling benar," katanya.
Dia tidak segan menindak tegas jika FPI masih berani memasang spanduk yang tidak sesuai aturan hukum. Pandam menegaskan, TNI akan turun tangan jika ada ajakan atau provokasi yang mengganggu keamanan negara. Pangdam mengirim pesan kepada semua pihak agar tidak coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan.
"Jangan coba coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, suka sukanya sendiri, saya katakan itu perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras," tegasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP Tegaskan Tak Bergantung pada Fraksi Lain Soal Hak Angket
Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP: Pemilu 2024 akan Terjadi Perubahan
Hasto yakin Ganjar Mahfud merupakan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaHasto PDIP Yakin Ganjar-Mahfud Menang: Suara Rakyat Tak Bisa Dibendung Kekuatan Manapun
Menurut Hasto, kemenangan Ganjar-Mahfud adalah perwujudan dari suara rakyat yang berarti suara tuhan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen PDIP Nilai Ganjar Kampanye Jalan Sendiri, Capres Lain di Atas Mobil Alphard
Hasto menyebut, jika Ganjar dapat blusukan dengan mantap dan sangat keterbukaan.
Baca SelengkapnyaMahfud Tanggapi Kapolri Soal Estafet Kepemimpinan: Enggak Apa-apa, Kita Semua Akan Melanjutkan
"Ya, itu enggak apa-apa. Kita semua akan melanjutkan, kan tidak akan membubarkan negara," kata Mahfud
Baca SelengkapnyaBelum Tentukan Sikap soal Hak Angket, PPP Bicara Opsi Lain untuk Usut Kecurangan Pemilu 2024
Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pengusutan dugaan kecurangan Pemilu tak hanya melalui pengajuan hak angket.
Baca SelengkapnyaPDIP Desak Prabowo Minta Maaf Usai Sebut Bung Karno Pakai Alutsista Bekas
Hasto menganggap keliru calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto soal Presiden ke-1 RI Soekarno gunakan alutsista bekas saat bebaskan Irian Barat.
Baca SelengkapnyaBeda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaJubir TPN: Pilpres dan Pileg Berbeda, Suka Ganjar Tak Harus Coblos PDI Perjuangan
Meski tidak cocok dengan PDIP, masyarakat tetap bisa memilih Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya