PAN ingin Ketua Pansus angket tak tersangkut kasus

Merdeka.com - Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto tidak ingin pimpinan Pansus angket KPK tersangkut oleh kasus tertentu sehingga menjadi perdebatan publik. Mengingat politisi Partai Golkar Agun Gunandjar menjadi kontroversi lantaran namanya ikut disebut menerima aliran dana sebesar USD 1,047 juta dari korupsi e-KTP.

"Kami harap pimpinan yang tidak jadi perdebatan publik atau disangkut pautkan dengan kasus tertentu meskipun tidak bersalah," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6).

Dia mengungkapkan, Fraksi PAN akan berdialog dengan struktur anggota Pansus dan pimpinan DPR terkait opini publik yang kemungkinan terjadi atas terpilihnya Agun. Mereka berencana mendorong pergantian Ketua Pansus apabila Golkar tetap ingin mempertahankan Agun.

"Kalau opini publik tidak menguntungkan misalnya dengan Golkar maka untuk berdiskusi lagi dengan kita tapi kalau Golkar pendirian tetap maka kami nyatakan sikap," tegasnya.

Anggota komisi II ini menilai pergantian Ketua Pansus angket KPK bisa dilakukan dengan merujuk pada ketentuan dalam tata tertib yang berlaku.

"Bisa, bukan hanya Pansus angket tapi juga pimpinan lain, pimpinan DPR dan komisi bisa diganti," ujar Yandri.

Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menilai terpilihnya Agun tidak akan menimbulkan konflik kepentingan lantaran namanya sempat dikaitkan dengan korupsi e-KTP. Dalam dakwaan tersangka e-KTP, Sugiharto dan Irman, Agun Gunandjar Sudarsa disebut terima USD 1,047 juta.

Apalagi, Ketua Umum Setya Novanto telah memberikan intruksi kepada kader yang terseret kasus tersebut untuk mengikuti proses hukum dengan kooperatif.

"DPP Partai Golkar dan arahan ketum kita menghormati proses ya hukum yang dilakukan oleh KPK dengan berdasarkan pada fakta fakta hukum yang ada. Itu yang memang kita selalu arahkan seperti itu," tegasnya.