Pakar Kesehatan Minta Wilayah PPKM Level 1 dan 2 Tetap Batasi Aktivitas

Merdeka.com - Pakar Kesehatan Masyarakat, Hasbullah Thabrany mendorong pemerintah menetapkan status level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebuah wilayah sesuai dengan indikator. Jika indikator menunjukkan perbaikan, maka level PPKM perlu diturunkan.

"Level harus sesuai dengan indikatornya. Jika memang sudah masuk ke level 2 atau satu, ya harus disebut level itu," katanya, Senin (20/9).

Hasbullah mengatakan penurunan level PPKM bukan berarti aktivitas sosial dan ekonomi dibuka 100 persen. Aktivitas harus tetap dibatasi dan penelusuran kasus tetap diperketat.

"Kalau sudah level satu paling longgar batasan, misalnya makan di mal boleh sampai 60 persen, tetapi tetap harus PeduliLindungi hijau. Kebijakan buka mal, kantor, jalan bisa disesuaikan dengan kondisi kota atau kabupaten," jelasnya.

Pemerintah mengevaluasi penerapan PPKM berbasis level di Indonesia hari ini. Termasuk evaluasi PPKM level 3 di Pulau Jawa dan Bali.

Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono mendorong pemerintah mempertahankan PPKM level 3 di Jawa-Bali. Menurutnya, seluruh provinsi di Jawa dan Bali belum layak menurunkan level PPKM.

"Jangan diturunkan levelnya," kata Tri Yunis saat dihubungi merdeka.com, Senin (20/9).

Penilaian kelayakan wilayah menurunkan level PPKM menurut Tri Yunis berbasis data testing dan tracing Covid-19. Bukan hanya indikator transmisi kasus Covid-19, keterisian rawat inap di rumah sakit dan angka kematian.

Dia menyebut, saat ini belum ada satu pun wilayah di Indonesia bisa mencapai target testing dan tracing sesuai standar Kementerian Kesehatan dan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Meskipun, sejumlah wilayah sudah menunjukkan terjadi penurunan transmisi Covid-19.

Standar WHO, testing Covid-19 minimal dilakukan kepada 1 per 1.000 penduduk per minggu. Sementara tracing dilakukan kepada minimal 30 orang yang memiliki kontak erat dengan 1 pasien Covid-19.

"Itu tidak pernah tercapai. Jadi, pemerintah menurut saya harus memaksa kabupaten kota melakukan tes dan kontak tracing sesuai standar. Apapun itu harus dilakukan," tegasnya.

Tri Yunis mengakui transmisi Covid-19 di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Jawa-Bali menurun. Namun, persentase penurunan penularan Covid-19 tidak bisa ditentukan karena testing dan tracing setiap wilayah tak sesuai standar.

"Karena semua daerah tidak melakukan testing dan tracing sesuai standar jadi saya tidak tahu," ujarnya.

Tri Yunis mengingatkan pemerintah bahwa testing dan tracing merupakan kunci penting mengendalikan Covid-19. Jika testing dan tracing tidak dilakukan dengan baik, maka penularan Covid-19 di Indonesia bisa kembali melonjak.

"Kalau testing dan tracing tidak sesuai standar, kasus akan meningkat lagi karena banyak kasus yang tidak terdeteksi pada PPKM sekarang. Kabupaten dan kota itu mau cepat-cepat turun ke level 2, level 1 jadi testing dan tracing seadanya," jelasnya.