Pakar Kesehatan: Idealnya 'New Normal' Diterapkan Akhir Juni 2020

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta masyarakat bersiap menjalani new normal di tengah pandemi Covid-19. Padahal, kasus positif dan kematian karena Covid-19 terus meningkat.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menegaskan pemerintah pusat belum bisa menerapkan new normal di awal Juni 2020. Sebab, kasus positif Covid-19 justru diprediksi melonjak tajam setelah Lebaran Idul Fitri. Idealnya, new normal mulai diterapkan pada akhir Juni 2020.

"Jadi hemat saya tidak akan awal (Juni), mungkin di akhir Juni ya," kata Hermawan saat dihubungi merdeka.com, Senin (25/5).

Hermawan kemudian menyinggung langkah pemerintah yang tidak tegas dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Selama PSBB, pemerintah tidak melakukan intervensi serius sehingga kasus Covid-19 tidak mengalami penurunan, justru sebaliknya.

"Kalau saja kemarin di awal Mei dilakukan dengan konsekuen, disiplin dan juga menyeluruh, mestinya menjelang Juni ini harusnya sudah (terkendali). Tapi ini kan mundur jadinya," ujarnya.

Dia berharap, di awal Juni pemerintah serius menjalankan PSBB. Dengan begitu, pada akhir Juni akan terjadi penurunan kasus Covid-19 yang sangat signifikan.

"Akhir Juni mungkin akan terjadi penurunan kasus dengan demikian upaya-upaya untuk menghadapi new normal itu pantas diwacanakan," ucap dia.

Hermawan menambahkan, bila new normal diterapkan pemerintah harus menyediakan fasilitas cuci tangan di ruang-ruang publik. Pemerintah juga harus ketat menjalankan protokol kesehatan.

"Tidak hanya masyarakat yang harus mempersiapkan diri tapi juga pemerintah. Dulu kita jarang melihat ada fasilitas cuci tangan wastafel di area-area publik, sekarang harus mulai ada dan disiapkan," katanya.

Tak hanya fasilitas cuci tangan, Hermawan juga mengingatkan pemerintah soal kebijakan. Dia menegaskan, ke depan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus konsisten. Setiap kementerian dan lembaga harus mengesampingkan ego sektoral.

"Kebijakan itu jangan sampai inkonsisten, jangan sampai berbeda lagi satu sama lain. Intinya pemerintah harus siap dengan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan. Itu yang paling penting," pungkasnya.