Padamkan api, apakah Indonesia perlu bantuan Malaysia dan Singapura?

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri Indonesia mengungkapkan ada dua negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura yang menawarkan bantuan pemadaman api. Namun, bantuan tersebut masih belum dibutuhkan karena pemerintah Indonesia yakin bisa memadamkan api sendiri.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Abetnego Tarigan mengatakan tindakan pemerintah Indonesia sudah tepat dan punya alasan kenapa menolak bantuan Singapura dan Malaysia untuk memadamkan api kebakaran hutan. Dia menganggap ada hal yang lebih penting sekarang ini adalah soal kesehatan warga yang terkena dampak dari kebakaran hutan, yakni asap.

"Kita tentu harus tahu dulu pemerintah Indonesia menolak alasannya apa? Enggak butuh bantuan apa karena peralatan kurang, seperti helikopter dan teknologi. Saya kira pemerintah punya alasan tertentu sehingga menolak bantuan pemadaman api dari tetangga (Singapura dan Malaysia). Ada yang lebih utama yakni soal penanggulangan ISPA, kesehatan masyarakat di sana," ujar Abetnego saat dihubungi merdeka.com, Rabu (7/10).

Abetnego menanyakan alasan pemerintah Malaysia dan Singapura menawarkan bantuan pemadaman api, apa karena bertetangga dengan Indonesia atau ada kepentingan lain. Oleh sebab itu Ia mendukung pemerintah Indonesia menolak bantuan Malaysia dan Singapura sudah tepat.

"Mereka (Singapura dan Malaysia) mau bantu apa, apakah alasannya karena punya hak kewajiban sebagai tetangga, lagi-lagi itu problemnya itu apa?" tandasnya.

Abetnego menilai, untuk saat ini belum dibutuhkan bantuan pemadaman api dari negara tetangga (Malaysia dan Singapura), hal itu lantaran pemerintah Indonesia memiliki kekuatan yang cukup.

"Karena dari informasi di lapangan (lokasi kebakaran) yang saya dapat itu peralatan pemadam kebakaran sudah lengkap, ada personel TNI-Polri yang turun ke lapangan, ada air juga, jadi mubazir kalau enggak dipakai?" paparnya.

Oleh sebab itu, masih kata Abetnego, pemerintah Indonesia harus melaporkan lebih teknis perkembangan penanganan pemadaman api kepada negara-negara tetangga, sesuai dengan perjanjian mengenai kabut asap di ASEAN.

"Pemerintah harus melaporkan lebih teknis kepada negara-negara tetangga dan DPR harus melakukan pengawasan juga," terangnya.

Lebih jauh, dia menegaskan, jika pemerintah Indonesia perlu bantuan dari Malaysia dan Singapura, maka harus dipertanyakan lebih dahulu, murni bantuan atau ada timbal balik (balas budi) nantinya.

"Ya itu konsekuensinya kita mampu atau enggak? Pemerintah daerah maupun pusat dan swasta di sana siap mengatasi atau enggak. Kalau mampu ya enggak usah nerima bantuan dari Malaysia dan Singapura," terangnya.

Selain itu, kata Abetnego, pemerintah harus membuka kantor pelayanan kesehatan untuk warga yang terkena asap.

"Yang lebih luas soal pelayanan kesehatan ke masyarakat yakni dampak asap, karena ada beberapa wilayah penanganannya belum berjalan optimal, contoh di Kaltim titik puncak asap yang masih tinggi, seharusnya pemerintah Indonesia membuka kantor-kantor pelayanan kesehatan di titik asap," paparnya.