OTT pejabat Bakamla, KPK dan Puspom TNI cari solusi buat tuntaskan

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif menuturkan KPK berkoordinasi dengan pihak Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) untuk menuntaskan kasus dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit Badan Keamanan Kelautan (Bakamla) tahun anggaran 2016. Pihak Puspom TNI pun sudah memaparkan langkah-langkah untuk menuntaskan kasus tersebut.

"Kami melakukan koordinasi penanganan kasus Bakamla sekarang mereka sedang persentase di atas (Gedung KPK) sehingga kami mencarikan jalan paling baik untuk kasus ini," tutur Laode kepada awak media di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/12).

Dilanjutkannya, koordinasi tersebut juga bertujuan untuk menangani kasus yang melibatkan salah satu anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena masih akan dilakukan pembahasan yang mendalam.

"Ini yang sedang kita bicarakan belum bisa kami bicarakan nanti setelah dibicarakan dan gelar perkara nanti Danpom yang umumkan kalau itu betul ada tersangka," tegas Laode.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menangkap empat orang dan uang setara dua miliar dalam operasi tangkap tangan melibatkan pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla). Uang tersebut terkait suap dalam proyek pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla.

"Pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla tahun 2015 dengan sumber pengadaan di APBN-P tahun 2016," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangan pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/12).