OTT Kalapas Sukamiskin, anggota DPR duga petinggi Kemenkum HAM terlibat

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut lebih jauh kasus jual beli kamar, izin dan fasilitas yang terjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin. Sebab, dia menduga ada keterlibatan para petinggi Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus tersebut.

"Saya kira tidak sebatas Kalapas Sukamiskin saya kira ini perlu diusut lebih jauh tentang keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM karena ada indikasi kuat bahwa pemberian pemberian izin dan fasilitas ke napi di lapas ini sepengetahuan di Kementerian," kata Sudding dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7).

Menurut Sudding, praktik jual beli fasilitas di dalam Lapas sudah menjadi rahasia umum. Karenanya itu ia menduga, Kalapas tak 'main' sendiri dalam melakukan jual beli fasilitas itu.

"Itu sudah rahasia umum, saya kira ini perlu ditarik lebih jauh pimpinan KPK jadi jangan hanya Kalapas terlalu kecil jadi korban tapi harus ada yang bertanggungjawab yang lebih di atas. Jadi perlu diproses Pak Yasonna," ujarnya.

Tambah Politikus Partai Hanura ini, kasus jual beli fasilitas di Lapas ini sudah sering dibahas dalam rapat dengan Kemenkum HAM dan Dirjen Lapas. Tetapi hingga kini belum ada tindaklanjut lebih jauh.

"Saya kira ini sudah lagu lama dan sering sekali kita kritisi ketika rapat dengan Kumham bagaimana di lapas itu ada fasilitas diberikan ke napi kalau kemudian izin diperjualbelikan dan alhamdulilah KPK melakukan tindakan tegas untuk itu," ucapnya.

Sebelumnya, Penyidik KPK menetapkan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein sebagai tersangka suap. Selain Wahid, tiga orang lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka.

Tertangkapnya Wahid sebagai Kalapas Sukamiskin, juga menguak langgengnya jual beli sel sebagai 'kamar hotel'. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan tarif sel mewah berkisar Rp 200 hingga Rp 500 juta.