Orang-orang ini diperiksa penyidik di luar gedung KPK

Merdeka.com - Kemarin penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Presiden RI Boediono di kantornya, bukan di gedung KPK. Boediono diperiksa sebagai saksi dalam kasus Bailout Bank Century untuk tersangka Budi Mulya pada Sabtu (23/11).

Bukan kali ini saja KPK memeriksa saksi untuk kasus korupsi di luar gedung KPK. Sebelumnya, penyidik komisi antikorupsi itu sudah pernah memeriksa Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Washington DC terkait kasus yang sama dengan Boediono.

Lalu siapa saja yang pernah diperiksa di luar gedung KPK? Berikut ini 4 orang yang diperiksa oleh penyidik komisi di luar gedung KPK:

Mantan Meteri Keuangan Sri Mulyani

Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbang ke Washington DC Amerika Serikat untuk memeriksa saksi penting mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kasus skandal Bailout Bank Century pada Maret 2013 lalu.Juru Bicara KPK Johan Budi SP, mengatakan penyidik yang diberangkatkan sebanyak 3 orang dan 1 Ketua Satgas penyidikan Century tersebut. Sri Mulyani, kata dia, diperiksa di Kantor Kedutaan Besar Indonesia bertempat di Washington.Sebelumnya KPK menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus ini. KPK berencana memeriksa saksi di Tokyo kemarin namun dibatalkan. Pembatalan itu lantaran saksi yang dibidik telah berpindah tugasnya.

Wakil Presiden Boediono

Setelah Sri Mulyani, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memeriksa Wakil Presiden (Wapres) RI Boediono di luar gedung KPK. Wapres diperiksa di kantornya, bukan di gedung KPK. Menurut Boediono, alasan pemeriksaan di kantor Wapres hanya alasan protokoler."Saya melaksanakan ini di kantor Wapres karena saya prinsipnya, di mana saja itu tidak ada masalah, tidak perlu logistik, kalau saya datang ke suatu tempat itu pasukannya besar protokoler kenegaraan, sebelumnya harus disterilisasi dan ini akan sangat mengganggu, suasana," ujarnya dalam jumpa pers di kantor Wapres, Sabtu (23/11) malam.Oleh sebab itu, Boediono melanjutkan, daripada mengganggu dan mungkin ada yang menginterpretasi tidak baik, dia meminta KPK diperiksa di kantor Wapres. "Saya dengan persetujuan KPK, melaksanakan pemeriksaan di sini."

Periksa eks Pejabat BI di Australia

Dalam kasus Century, KPK juga pernah memeriksa mantan staf Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Galoeh Andita Widorini, di Australia, pada 12 Juni 2013. Galoeh menjadi saksi untuk tersangka Budi Mulya, mantan Deputi bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa BI, dalam kasus pemberian dana talangan Bank Century.Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, waktu iru mengatakan pemeriksaan berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia. Galoeh merupakan saksi penting dalam kasus tersebut. Sebagai staf di Sekretariat Deputi Bank Indonesia, dirinya diduga mengetahui rapat-rapat proses pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century.

Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis

Jauh sebelum Sri Mulyani dan Boediono, KPK pernah memeriksa Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis, di apartemen Ritz Carlton, Jakarta Selatan, dan di rumahnya di Serpong, Tangerang. Salah seorang penyidik KPK, Novel, mengaku pemeriksaan di luar gedung Komisi diperbolehkan, demi kelancaran proses penyidikan."Alasannya pertimbangan keselamatan yang bersangkutan. Karena kami melihat dia adalah perempuan, maka kami kira ada benarnya (memeriksa di luar kantor KPK)," kata Novel saat memberi keterangan selaku saksi verbal-lisan untuk terdakwa kasus suap Wisma Atlet Jakabaring, Muhammad Nazaruddin, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin 12 Maret 2012.Menurut Novel, saat itu Yulianis mengaku keselamatannya terancam karena dikejar-kejar preman. Perempuan berkerudung itu pun akhirnya minta diperiksa di apartemen miliknya di Ritz Carlton. Setelah meminta izin kepada pimpinan KPK, penyidik akhirnya menyepakati pemeriksaan terhadap Yulianis dilakukan di luar gedung KPK. Meski pemeriksaan berlangsung di apartemen Yulianis, setiap prosesnya diklaim Novel sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) KPK. Yakni pemeriksaan direkam dengan video, dilakukan tanpa pemaksaan dan tekanan, dan hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Yulianis saat itu juga.