Oposisi tegas menolak, koalisi berkutat di ICP

Merdeka.com - Lobi antarfraksi masih terus berlangsung untuk menemukan titik temu mengenai rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Partai oposisi hingga saat ini tegas menolak kenaikan BBM, sedangkan partai koalisi masih mengambang.

Partai koalisi yang digawangi PDIP, Gerindra dan Hanura hingga saat ini tegas menyatakan menolak kenaikan harga BBM, apapun alasannya. Kebijakan menaikkan BBM dinilai akan meyengsarakan rakyat.

Namun bagi partai koalisi, perdebatan masih berkutat di besaran angka selisih harga ICP riil dengan asumsi untuk menaikkan harga BBM. Pemerintah lewat pasal 6 RAPBNP mengusulkan harga BBM naik bila ICP mengalami kenaikan sebesar 5 persen dalam satu tahun.

Namun beberapa fraksi anggota koalisi menolak usulan ini. Golkar misalnya yang mengusulkan harga BBM boleh naik bila ICP atau harga rata-rata minyak mentah Indonesia naik sebesar 15 persen dalam enam bulan.

"Golkar ke 15 persen dan 6 bulan, sementara itu PKS 20 persen dan 3 bulan," ujar Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso di sela-sela lobi antarfraksi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3).

Menurut Priyo, hanya Golkar dan PKS yang saat ini menolak usulan Demokrat. Anggota koalisi lainnya seperti PAN, PPP dan PKB dipastikan menyetujui usulan pemerintah, BBM akan naik bila ICP mengalami kenaikan sebesar 5 persen dalam satu tahun.

"Arahnya partai-partai lain ngikutin Demokrat. Golkar sama PKS belum mau," imbuh Priyo.

Hingga saat ini lobi antarfraksi masih berlangsung. PKS dan Golkar akan jadi penentu, apakah kenaikan BBM dilakukan per 1 April atau tidak. Dengan kondisi saat ini, dimana ICP selama satu tahun telah naik sebesar 5 persen, maka bila usulan pemerintah disetujui, per 1 April mendatang BBM akan naik. (mdk/hhw)