Ombudsman sebut jutaan warga masih belum punya KTP elektronik

Merdeka.com - Komisioner Ombudsman Ahmad Saudi mengatakan masih banyak e-KTP yang hingga kini belum kunjung selesai di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut berimbas terhadap pemerintah dalam membuat suatu kebijakan.

"Kami masih memonitoring tahun lalu ada beberapa masalah, temuan kami misalnya anggaran tidak cukup, jadi tahun 2016 masih ada 22 juta e-KTP yang belum selesai, malah sebagian belum direkam," ujarnya di gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Kamis (13/7).

"Dan pemerintah pada bulan September begitu saja mengeluarkan peraturan bagi mereka yang tidak mempunyai e-KTP hingga bulan Oktober kalau tidak salah itu akan mengalami kesulitan," tambahnya.

Antisipasi dari pemerintah yang kurang cermat tersebut, kata Ahmad, berdampak pada Pilkada. Di mana para pemilih harus menggunakan surat keterangan untuk dapat memberikan hak suaranya di TPS.

"Sementara pemerintah saat itu hanya mempunyai stok 6 juta blangko, jadi bagaimana mungkin bisa ke 22 juta? Jadi tidak antisipasi dan kemudian tidak ada budgetnya, maka waktu Pilkada pakai surat keterangan sementara itu," terangnya.

Lebih jauh Ahmad juga mengatakan pihaknya akan meninjau kembali proses e-KTP tersebut di lapangan. Meskipun diakuinya telah terjadi tender oleh pemerintah yang hingga kini belum diketahui tindak lanjutnya.

"Jadi kami lagi cek ke lapangan seperti apa, dan waktu bulan Februari atau Maret itu sebenarnya sudah ada tender, tapi belum tahu sampai mana, mungkin mereka (pemerintah) trauma juga dengan korupsi tapi yang jadi korban kan rakyat," jelas Ahmad.

"Nah ini sebernarnya ada andil dari DPR, korupsi itu tadi, seharusnya uang yang dicetak tahun lalu atau bahkan uang yang dicetak tahun 2014-2015 itu mengalir ke tempat lain," lanjutnya.

Di sisi lain, untuk menghadapi Pemilu serentak 2018 dan Pilpres 2019, Ahmad mengatakan pihaknya serta Dinas Kepundudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) selalu berkoordinasi. Namun karena terbatasnya anggaran, pihak Ombudsman telah memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami sebenarnya selalu berkoordinasi terus dengan Dukcapil, tapi mereka terkendala budget dan lain-lain, kami mengusulkan kepada pemerintah bahkan ke Presiden agar budget tersebut segera bisa diberikan," tandas Ahmad.