Ombudsman: Pelayanan Pemda & polisi paling dikeluhkan masyarakat

Merdeka.com - Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia menyatakan pelayanan lembaga Pemerintah Daerah dan Kepolisian sepanjang 2013 masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Hal itu terungkap dalam laporan akhir tahun Ombudsman.

Menurut Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, tahun ini lembaganya menerima pengaduan masyarakat paling tinggi soal kinerja pemerintah daerah dan kepolisian. Dia mengatakan, ada beberapa hal mendasar mengapa layanan kedua lembaga itu dikeluhkan.

"Pengaduan pelayanan pemerintah daerah tahun ini mencapai 43,8 persen. Kemudian Kepolisian pengaduan pelayanannya mencapai 13,3 persen," kata Budi dalam jumpa pers laporan akhir tahun di Gedung Ombudsman, Jakarta, Selasa (31/12).

Sementara menurut Budi, instansi pemerintah atau kementerian menduduki peringkat tiga pengaduan pelayanan publik, dengan persentase 10,7 persen. Dia mengatakan, beberapa pelayanan yang paling banyak menuai keluhan adalah menunda pekerjaan, atau dalam istilah Ombudsman disebut penundaan berlarut (undue delay), penyimpangan prosedur, serta penyalahgunaan wewenang.

Budi menambahkan, pelayanan publik pemerintah daerah yang kerap dikomplain masyarakat berada di tingkat Pemerintah Kabupaten/kota, kecamatan, serta kelurahan. Sementara pelayanan kepolisian di tingkat Polres, Polda, dan Polsek juga paling banyak menuai protes.

Menurut Budi, tingginya laporan itu juga disebabkan oleh penambahan kantor perwakilan Ombudsman di daerah. Menurut dia, tahun ini Ombudsman meresmikan 16 kantor perwakilan baru, dan akan bertambah sembilan lagi tahun depan.