Merdeka.com - Ketua Ombudsman perwakilan DKI Jakarta, Teguh P Nugroho menilai bahwa penurunan baliho Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh anggota TNI berpotensi maladministrasi. Pasalnya, urusan iklan luar ruang merupakan kewenangan Satpol PP.

"Ya jelas, terkait dengan baliho, spanduk, atau iklan luar ruang itu kan diatur oleh perda, peraturan daerah. Nah penyidik untuk pelanggaran di daerah itu kan Satpol PP. Maka memang ada potensi maladministrasi yang dilakukan oleh TNI ketika melakukan penurunan baliho atau iklan ruang luar lainnya," tutur Teguh saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (21/11).

Menurut Teguh, serahkan saja penurunan baliho kepada Satpol PP. Sesuai aturannya, Satpol PP berwenang memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3 terhadap si pemasang.

"Kalau yang membuat baliho membandel, tidak mau mencabut, Kepala Satpol PP tinggal menyampaikan ke Gubernur bahwa ada pihak-pihak tertentu yang tidak mau menyabut baliho, kami kesulitan menangani itu, nanti di rapat Forkominda itu gubernur meminta bantuan kepada polisi," jelas dia.

Lebih lanjut, untuk urusan daerah baik TNI dan Polri tetap perlu ingat bahwa ada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) dengan kepala daerah sebagai pimpinannya. Untuk itu, sangat penting koordinasi dan jangan saling merasa memiliki kewenangan lebih.

"Kita lihat apakah ada permintaan dari Satpol PP terkait pengamanan baliho ini kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini kan untuk perbantuan bukan dari Pangdam dulu sebenarnya, karena untuk pengamanan di wilayah kota itu kan kewenangan polisi. Jadi yang diperbantukan pertama itu kepolisian. Kalau yang masang masih membandel kan bisa dikenakan pasal melawan petugas," Teguh menandaskan.

Reporter: Nanda PerdanaSumber : Liputan6.com