Merdeka.com - Ketua Ombudsman perwakilan DKI Jakarta, Teguh P Nugroho menilai penurunan baliho Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab merupakan urusan Satpol PP. Dia menilai, daripada TNI Polri ikut mengurusi urusan tersebut, sebaiknya dapat lebih fokus membantu pelacakan dampak virus corona atau Covid-19 usai acara kerumunan di Petamburan dan Tebet.

"Jadi menurut saya, Pangdam, Kapolda, dan Gubernur segeralah bertemu, berkomunikasi. Karena sekarang ada PR yang lebih besar sekarang ini. Kerusakan kan sudah terjadi, sekarang yang paling penting adalah bagaimana melakukan tracing dan tracking terhadap masyarakat yang hadir di Petamburan dan di Tebet. Itu lebih penting, masih terkait Covid," tutur Teguh saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (21/11).

Secara aturan, lanjut Teguh, Satpol PP dapat berupaya menertibkan baliho sesuai kadar pelanggarannya. Jika masih membandel, Kepala Satpol PP perlu melaporkan permasalahan tersebut ke kepala daerah agar nantinya bisa mengajukan bantuan pengamanan ke kepolisian.

"Tinggal berkoordinasi dengan gubernur. Polda juga jangan lupa pimpinan Forkopimda itu gubernur. Jadi supaya semua taat administrasi. Jangan masing-masing merasa punya kewenangan. Di daerah itu ada Forkompinda, ketuanya itu gubernur. Jangan sampai kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan Pangdam ini memicu reaksi masyarakat, bentrokan, dan malah menimbulkan potensi klaster baru," jelas dia.

Teguh kembali mengingatkan, penanganan urusan pelanggaran atas peraturan daerah dikomandoi oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Untuk itu, aparat keamanan perlu menunggu hasil pembahasan dalam forum tersebut sebelum mengambil tindakan.

"Daripada tenaga TNI dikerahkan untuk mencabut baliho, lebih baik Pangdam menggerahkan Babinsa, Kapolda mengerahkan Babinkamtibmas, Gubernur mengerahkan Satpol PP, membantu Dinas Kesehatan melakukan tracking dan tracing terhadap masyarakat yang ikut di Petamburan dan Tebet kemarin. Itu jauh lebih berguna," terang Teguh.

Ombudsman perwakilan DKI Jakarta belum merencanakan pemeriksaan atas dugaan maladministrasi penurunan baliho Rizieq yang dilakukan anggota TNI.

"Jadi kami belum akan melakukan pemeriksaan terkait dugaan maladministrasi ini, kecuali ini berulang. Maka kami akan masuk. Perbaiki koordinasi Forkompinda itu," tutur Teguh.

Menurut Teguh, aksi penurunan baliho oleh anggota TNI merupakan bentuk tidak maksimalnya komunikasi dalam Forkopimda Sebab, penertiban spanduk, baliho, atau pun iklan luar ruang lainnya merupakan kewenangan Satpol PP.

"Nah sekarang tiba-tiba Pangdam masuk ke isu yang lebih kecil lagi, penanganan baliho. Nah ini kan sebetulnya bukan kewenangan dia," jelasnya.

Reporter: Nanda Perdana Putra