Nestapa para PSK Dolly ditolak di mana-mana

Merdeka.com - Proses penutupan Gang Dolly di Surabaya, benar-benar menjadi titik balik bagi para penghuninya. Sebab, daerah-daerah yang terancam dengan kedatangan mereka sepakat menolak pekerja seks komersial dari lokalisasi tersebut.

Bahkan, beberapa wilayah sekitar Jawa Timur hingga luar Jawa mulai melakukan berbagai upaya untuk menangkal masuknya PSK eks Dolly. Mulai mengerahkan tenaga keamanan lokal sampai memperketat razia.

Lantas daerah mana saja yang menolak eksodus PSK Dolly? Dan bagaimana cara mereka mengantisipasinya? Kali ini merdeka.com menghimpun enam fakta daerah yang menolak kehadiran PSK Dolly:

Kota Kupang gelar razia KTP

Kota Kupang menjadi daerah luar Jawa, yang memperketat pengawasan identitas pendatang baru khusus wanita demi mengantisipasi migrasi 'jebolan' penghuni lokalisasi Dolly pasca-penutupan lokalisasi itu."Setiap warga negara pasti akan memegang kartu tanda penduduk nasional, tetapi kami juga akan teliti surat pindahanya," kata Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man di Kupang, Selasa (24/6).Pengawasan dan penelitian warga baru wanita itu, dilakukan di Lokalisasi Karang Dempel (KD). Dia mengatakan, bila dalam penelitian surat pindah seorang pendatang baru wanita itu berasal dari Dolly, maka akan dikirim kembali ke tempat asalnya.

Ditolak masuk Bojonegoro

Warga Bojonegoro Jawa Timur juga tak mau PSK Dolly masuk ke dalam wilayahnya. Alasannya, mereka mengkhawatirkan beberapa hal terkait dampak eksodusnya para wanita tunasusila tersebut.Suswondo, warga Kampung Kalisari mengatakan, kini daerahnya sudah bebas dari aktivitas bisnis esek-esek. Hal ini karena, sejak setahun lalu lokalisasi yang ada di situ sudah resmi ditutup oleh pemerintah. "Warga sudah berkomitmen untuk menjaga lingkungan agar bersih dari praktik prostitusi. Sedangkan, PSK-PSK sudah pindah ke lokasi lain. Jadi kami menolak PSK dari Dolly," kata dia, Selasa (17/6).

30 PSK dicuci otak di Jombang

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang, kini kian memperketat razia yang digelar di tempat-tempat rawan aksi mesum. Hal ini karena, akan ada 30 wanita tunasusila (WTS) eks Gang Dolly yang mudik ke wilayahnya.Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinsosnakertrans Jombang, Yulika Purwaningsih, mengatakan, telah menyiapkan sejumlah program bagi PSK Dolly yang mudik. Salah satunya melakukan pendekatan untuk mencuci otak mereka agar bisa beralih ke pekerjaan lainnya. "Meski merubah pola pikir itu butuh waktu lama, tapi harus dilakukan supaya mereka beralih pekerjaan," kata Yulika, Selasa (24/6).

Ditolak di lokalisasi Semarang

Meski sama-sama berstatus pekerja seks komersial (PSK), tapi penghuni lokalisasi Sunan Kuning (SK) Semarang tetap menolak PSK Dolly. Alasan mereka, yakni status resosialisasi sebagai tempat untuk memberikan pelatihan untuk mengentaskan anak binaan."Program di lokalisasi SK itu salah satunya adalah mengentaskan mereka agar tidak selamanya menjadi wanita tuna susila," kata Wakil Ketua Resos Sunan Kuning Slamet Suwandi" kata Wakil Ketua Resos Sunan Kuning Slamet Suwandi, Kamis (19/6).Padahal, menurut dia di Gang Dolly banyak anak asuh yang terkena penyakit sehingga bila tetap diterima dapat menjadi bumerang bagi pengelola SK.

Satpol PP Malang cegah PSK Dolly

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang Jawa Timur, juga mengantisipasi eksodus Pekerja Seks Komersial (PSK) dari Dolly. Salah seorang staf Bagian Umum Satpol PP Kabupaten Malang, Achmad mengatakan, salah satu tindakan yang dilakukan untuk menangkal masuknya para wanita tunasusila tersebut dengan menyisiri semua titik jalan raya yang diduga menjadi tempat mangkal mereka selama ini."Petugas kami saat ini sedang turun menyisiri sejumlah lokasi di lima kecamatan untuk menertibkan PSK-PSK yang kerap mangkal di sana," kata Achmad, Selasa (10/6).

Pecalang Bali ikut cegah PSK Dolly

Sadar daerahnya menjadi tujuan utama pariwisata, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika langsung meminta peran institusi adatnya untuk mengantisipasi eksodus PSK Dolly.Menurut Pastika, sangat penting peran dari aparat banjar (dusun), desa pakraman (desa adat), dan para pecalang (petugas pengamanan adat), intinya aparat tradisional supaya lebih memperhatikan kondisi lingkungan demi mencegah eks PSK Dolly masuk ke wilayah masing-masing."Pendekatannya saya kira bukan razia, tetapi memberi pemahaman kepada masyarakat Bali. Saya berpesan kepada orang Bali jangan menerima, jangan menjadi konsumennya," kata Pastika, Jumat (20/6) kemarin.