Merdeka.com - Terpidana kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin, mengatakan Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokra, Munadi Herlambang, salah satu orang yang memuluskan proyek Hambalang. Menurut dia, Anas menggunakan Munadi buat menekan Badan Usaha Milik Negara yang lain agar tidak ikut campur dalam proyek bernilai Rp 2,4 triliun itu.

Menurut Nazaruddin, Munadi adalah anak salah satu Deputi di Kementerian BUMN, Muhayat. Kalau ada proyek yang diganggu, Anas meminta Munadi melobi ayahnya buat mengamankan proyek itu, salah satunya Hambalang.

"Jadi begini, Mas Anas ngerjain proyek-proyek BUMN. Kadang mereka enggak nurut sama Mas Anas. Itulah gunanya Munadi," kata Nazaruddin kepada wartawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (8/1).

Menurut Nazaruddin, PT Pembangunan Perumahan sempat mau bersaing dengan PT Adhi Karya dalam proyek Hambalang. Saat itu, Anas langsung memanggil Munadi dan minta dia bicara kepada ayahnya.

"Bapaknya Munadi panggil PP. Nanti PP dibilangin jangan bandel, itu (Hambalang) sudah punya Adhi Karya. Karena Hambalang itu sudah di-setting dimenangkan Adhi Karya," ujar Nazaruddin.

Menurut Nazaruddin, Munadi Herlambang adalah salah satu lumbung uang Anas. Menurut dia, Munadi selain menjadi komisaris di PT Dutasari Citralaras, juga menjadi komisaris di PT. Berkah Alam Berlimpah.

"Di Berkah Alam itu ada saya (Nazaruddin), Munadi, dan Àthiyyah Laila. (istri Anas). Nah, kalau di Dutasari ada Munadi, Mahfud Suroso, dan Athiyyah," lanjut Nazaruddin.

Nazaruddin pun tetap lantang mengatakan Anas Urbaningrum yang merancang proyek Hambalang dari awal. Cuma, lanjut dia, jika Andi Mallarangeng tahu kalau Anas terlibat dalam proyek itu, sejak awal sudah pasti dihentikan.

"Makanya, seperti pertemuan di kantor di ruang Menpora, itu semua mas Anas yang seting. Wafid Muharram itu kalau ada apa-apa lapornya bukan ke Menpora (Andi Mallarangeng), tapi ke mas Anas. Nanti mas Anas yang mengkondisikan supaya Wafid bisa dekat sama Menpora," lanjut Nazaruddin.

Menurut Nazaruddin, Anas juga yang berperan menyelesaikan sertifikat tanah Hambalang. Anas yang menghubungi mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto, lewat Ignatius Mulyono (anggota Komisi I DPR fraksi Partai Demokrat). Mereka bertemu di restoran Nippon Kan.

"Seminggu setelah pertemuan itu, sertifikatnya keluar. Alamatnya ditujukan ke Wafid. Tapi sertifikat itu malah diantar ke Ignatius, lalu dikasih ke Anas," ucap Nazaruddin.