Nasib Tap MPRS 33/67 dan Tap MPR XI/98 dinilai tidak jelas

Merdeka.com - Nasib Tap MPRS 33/67 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno dan TAP MPR XI/98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme dinilai tidak ada kejelasan. Hal ini karena Tap MPRS 33/67 yang berisi keterlibatan presiden pertama Indonesia, Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak juga kunjung di cabut.

Menurut ketua umum Getar PNI, Syamsudin Tap MPR tersebut menyebut Soekarno sebagai pengkhianat, padahal Soekarno adalah orang yang memerdekakan Indonesia.

"Soekarno disebut sebagai pengkhianat oleh Nasution, padahal dia yang memerdekakan bangsa Indonesia, ini kacau. Soekarno dicap PKI karena Nasakom-nya," kata Syamsudin saat menjadi pembicara dalam dialog publik 'Rakyat Menggugat Pancasila, Konstelasi politik, Tap MPRS 33/67 dan Tap MPR XI/98' di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Jumat (19/09).

Syamsudin juga menuding bahwa Megawati, SBY dan Amien Rais adalah pengkhianat karena tidak berani mencabut Tap MPR tersebut.

"Megawati anaknya Soekarno sendiri tidak berani, padahal suaminya dulu ketua MPR. Saya jadi ragu, Megawati tanpa nama belakang Soekarno Putri tidak bakal sanggup jadi lurah," ujarnya.

Syamsudin mengaku sudah berkali-kali melayangkan surat supaya Tap MPR tersebut dicabut, sayangnya hingga saat ini tidak juga terealisasi.

"Saya sudah melayangkan surat ke MA, tapi tidak juga ada yang berani mencabut," lanjutnya.

Hal serupa juga sama dengan Tap MPR XI/98 yang di dalamnya juga menyebut Soeharto terlibat korupsi. Sampai saat ini pun akhirnya tidak ada kejelasan padahal sampai Soeharto meninggal tidak dapat dibuktikan.

"Untuk Soeharto, tidak pernah terbukti, tapi itu pun tidak dicabut," pungkasnya.

Sementara itu, akademisi UGM Dr Mada Kusumajati berpendapat lain. Menurutnya Tap MPRS 33/67 sudah gugur dengan sendiri dengan melihat fakta sejarah. Namun untuk Tap MPR XI/98 dia menilai ada kejanggalan. Dalam Tap tersebut secara spesifik menyebut nama Soeharto.

"Di situ agak aneh, nama Soeharto masuk, padahal namanya kebijakan seharusnya secara umum, tidak khusus untuk satu orang saja," ujarnya.

Karena itu dia meminta untuk melihat Tap MPR tersebut dari semangatnya dan tidak terjebak pada Soeharto. "Yang menjadi fokus itu semangat memerangi praktik KKN. Toh sampai sekarang permasalahannya tetap sama," tegasnya.