NasDem tak mau KPK dilemahkan, usul diberi kewenangan SP3

Merdeka.com - Partai NasDem menentang usulan pembekuan sementara KPK yang diusulkan anggota Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat. Jika langkah itu diambil justru akan memperlemah pemberantasan korupsi.

"DPP Partai NasDem mendukung sikap Presiden dan Wakil Presiden dalam menanggapi adanya usulan pembekuan KPK yang menyatakan tidak akan membiarkan KPK diperlemah, karenanya kita harus sama-sama menjaga KPK," tegas Sekjen DPP NasDem, Johnny G Plate saat jumpa pers di Kantor DPP NasDem Jakarta Pusat, Senin (11/9).

Johnny kembali menegaskan bahwa partainya menolak semua upaya memangkas kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Malah, menurutnya, KPK perlu diberikan tambahan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya.

"Karena menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada lembaga yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kekurangannya," ujar Johnny.

"Untuk itu kami merasa perlu untuk memberikan kewenangan tambahan pada KPK berupa kewenangan mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)," imbuhnya.

Menurutnya, upaya memperlemah dan mempersempit kewenangan KPK termasuk membekukan KPK berlawanan dengan spirit partainya yang menginginkan pemerintah dan penyelenggara negara bersih. NasDem juga menyatakan mendukung kerja Pansus Hak Angket KPK dan akan mengawal prosesnya hingga Pansus selesai melaksanakan tugasnya.

Sebelumnya, Anggota pansus dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat. Dia mengusulkan KPK dibekukan sementara waktu. Jika KPK dibekukan, tugas pemberantasan korupsi bisa diserahkan ke Kepolisian atau Kejaksaan Agung.

"Kalau perlu, misalnya sementara setop KPK dulu. Ini tidak mustahil seperti itu. Kan kembalikan dulu, kepolisian, dan kejaksaan. Karena mereka melaksanakan sebagian dari kewenangan yang dimiliki oleh polisi selaku penyidik, dan penuntutan dari kejaksaan," kata Henry di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/9) kemarin. (mdk/did)