NasDem Minta Rencana Menaikkan PPN di Tengah Pandemi Dikaji Ulang
Merdeka.com - Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung, menyatakan rencana Pemerintah menaikkan pajak penambahan nilai (PPN) di tengah pandemi merupakan langkah keliru.
"Menaikkan pajak di tengah perekonomian yang sedang mengalami tekanan akibat pandemi, itu hal keliru," kata Martin kepada wartawan, Kamis (10/6).
Ia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana menaikkan PPN dan pajak sembako. Ia menyebut krisis saat pandemi harus menjadi pertimbangan.
"Sebaiknya dikaji ulang. Karena walau ekonomi Indonesia mulai pemulihan, masih ada tekanan ekonomi yang ditandai dengan tutupnya berbagai ritel dan industri, serta ketidakpastian perekonomian global akibat pandemi," katanya.
Martin mengkritik rencana penerapan pajak pada sembako, ia mengingatkan pajak itu akan menambah jebloknya daya beli masyarakat.
"Ketika ekonomi tertekan, pemerintah harus melakukan kebijakan counter cyclical, untuk mendorong daya beli masyarakat di sisi permintaan dan memfasilitasi industri serta perdagangan," ucapnya.
Adapun pemerintah berencana mengenakan pajak pada kebutuhan pokok. Rencana itu tertuang pada draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Reporter: Delvira H
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaIngat, PNS Tak Netral saat Pemilu 2024 Bisa Kena Sanksi Pidana
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaNantinya pengisian hakim akan diambil jika ada kekosongan dan kebutuhan saja.
Baca Selengkapnya