NasDem: KPK dan partai politik tidak boleh ada jarak
Merdeka.com - Partai NasDem menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Nasdem ke lembaga antirasuah itu bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara partai politik dan KPK dalam upaya pencegahan korupsi.
"Intinya KPK dan partai politik tidak boleh ada jarak ya, kami datang justru hapus jarak untuk menjembatani agar komunikasi antar parpol dan KPK bisa lebih baik. Sehingga usaha bersama dalam rangka pencegahan dan berantas korupsi bisa efektif," kata Sekjen Nasdem Johnny G Plate di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/3).
Menurut Johnny, komunikasi yang terjalin baik antara parpol dan KPK untuk membangun kepercayaan publik. Sehingga parpol sebagai pilar demokrasi dapat menjalankan perannya dengan baik untuk kebaikan bangsa dan negara.
"Parpol harus dapat kepercayaan publik, karenanya introspeksi dan refleksi internal parpol sebagaimana dilakukan dalam rangka membangun kepercayaan publik. Sehingga demokrasi pilar besarnya yang mana partai politik bisa berkembang dan berjalan dengan baik demi kemaslahatan bangsa dan negara," ucap Johnny.
Di lokasi yang sama, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, lewat partai politik, upaya pencegahan korupsi dapat berjalan maksimal. Sebab parpol dapat mengawasi kadernya yang menjabat kepala daerah dengan intens.
"Satu upaya pencegahan bisa lewat partai karena mereka kader kader terutama pimpinan atau kepala daerah nah yang kedua kita pikir sistem pencegahan jadi lebih kuat karena jalan dari partai satu lagi jalan dari KPK pendampingan daerah. Kira-kira itu yang didiskusikan," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaAHY memastikan Partai Demokrat siap membantu menuntaskan janji-janji kampanye pasangan calon nomor urut 2 itu di pemerintahan nanti.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh menilai pentingnya menjaga komunikasi dengan partai politik lain setelah pemilu.
Baca SelengkapnyaHermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya