Nama dicatut, Jokowi ngamuk, JK dukung Setya Novanto mundur

Merdeka.com - Kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, dalam kasus dugaan pemalakan saham PT Freeport yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto terus menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya memanggil Menteri ESDM Sudirman Said; Presdir PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, kemarin giliran Ketua DPR Setya Novanto yang dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Namun persidangan Setnov kemarin berbeda dengan dua sidang sebelumnya. Sebab, jika sidang Sudirman Said dan Maroef Sjamsoeddin digelar terbuka, sidang Setnov kemarin justru digelar tertutup.

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sendiri sudah bereaksi atas pencatutan namanya. Kemarin, Jokowi terlihat murka saat ditanya soal kasus tersebut oleh wartawan.

Dengan muka tegang, mata dengan sorot tajam dan nada bicara keras serta tegas, Jokowi menyatakan tidak boleh ada lagi lembaga negara yang bermain-main dengan kekuasaan yang dimiliki.

Jokowi mengaku tak masalah disebut gila. Namun, jika menyangkut pencatutan nama dalam pemalakan saham perusahaan, dirinya tak akan terima.

"Saya enggak apa-apa dikatakan presiden saraf, gila, koppig, tapi kalau sudah menyangkut minta saham 11 persen itu yang saya enggak mau. Ini masalah kepatutan, rasa, moralitas dan masalah wibawa negara," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Presiden, Jakarta, Senin (7/12).

Sebelum Jokowi, Jusuf Kalla telah beberapa kali menyatakan kekesalannya karena nama dicatut oleh Setnov. JK bahkan menyatakan lebih baik jika Setnov mundur dari posisinya sebagai Ketua DPR.

Hal itu diungkapkan JK terkait maraknya desakan mundur buat Setnov dari posisi Ketua DPR oleh kelompok masyarakat.

"Ya itu lebih bagus sebenarnya, lebih sportif," ujar Wapres JK di kantornya, kemarin.

Tak cuma itu, JK juga menyinggung sidang etik Setya Novanto yang digelar tertutup di MKD. Padahal rakyat menginginkan sidang dilakukan terbuka agar lebih transparan.

Dia tidak menampik, ada beragam kemungkinan dan alasan sidang digelar tertutup. Mulai dari lobi-lobi politik sampai soal sensitivitas masalah yang dibuka di ruang sidang.

"Saya tidak tahu, itu urusan DPR lah. Tapi saya bilang ya namanya lembaga politik pasti lobi-lobi itu bisa-bisa saja," ucapnya.