Nama Azis Syamsuddin Masuk dalam Dakwaan, MKD Tunggu Putusan Pengadilan

Merdeka.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habiburokhman menanggapi munculnya nama Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam dakwaan terhadap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju pada perkara suap Wali Kota Tanjung Balai.

MKD yang tengah menerima laporan dugaan pelanggaran etik Azis, tidak ingin mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan.

"Kasus ini adalah dugaan pelanggaran hukum sekaligus etik. Kami tidak boleh memengaruhi proses hukum dengan membuat putusan yang prematur," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (4/9).

MKD menghormati proses hukum terhadap Azis. Habiburokhman menuturkan, pihaknya tidak akan mendahului proses hukum terhadap Azis yang sedang berjalan.

"Intinya MKD benar-benar menempatkan hukum sebagai panglima, jadi kami Gak mau offside mendahului proses hukum yang sedang berjalan," kata politikus Gerindra ini.

MKD baru akan mengambil putusan terhadap laporan pelanggaran etik Azis setelah ada putusan pengadilan.

"Seperti kita ketahui bahwa surat dakwaan adalah awal dari rangkaian proses persidangan, jika kelak sudah ada putusan pengadilan ya kami akan menyesuaikan," ujar Habiburokhman.

Diberitakan, mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju, disebut menerima Rp3,099 miliar dan USD36.000 dari Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin.

Hal itu tertera dalam surat dakwaan untuk Robin yang dilihat dari laman http://sipp.pn-jakartapusat.go.id pada Jumat (3/9). Robin adalah terdakwa perkara suap terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Tahun 2020-2021.

Dalam surat dakwaan, Robin disebut menerima suap dengan jumlah keseluruhan Rp11.025.077.000 dan USD36.000.

"Bahwa terdakwa Stepanus Robin Pattuju selaku penyelenggara negara, yakni Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, menerima hadiah atau janji berupa uang dengan jumlah keseluruhan Rp11.025.077.000 dan 36.000 dolar AS atau setidak-tidaknya sejumlah itu," demikian bunyi dakwaan yang dikutip dari laman http://sipp.pn-jakartapusat.go.id.

Penerimaan tersebut berasal dari Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial sejumlah Rp1.695.000.000, Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado sejumlah Rp3.099.887.000 dan USD36.000.