Naik motor ke KPK, Nur Mahmudi cari sensasi

Merdeka.com - Sejumlah kepala daerah mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (11/12) siang. Tapi, kedatangan mereka bukan karena terjerat kasus korupsi, melainkan memenuhi undangan KPK soal paparan Hasil Survei Integritas Sektor Publik 2012.

Dari sekian banyak pejabat daerah yang hadir, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail paling mendapat perhatian dari kalangan media. Sebab, politisi PKS itu datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X B 6945 EEV.

Sontak orang nomor satu di Pemkot Depok itu langsung dikerubuti wartawan. Namun anehnya, Nur Mahmudi tak langsung menuju parkiran untuk memarkir sepeda motornya. Dia malah membawa sepeda motor itu ke depan lobi gedung untuk diparkirkan oleh pegawai Pemkot Depok yang telah lebih dulu sampai di KPK.

"Ini hari Selasa, di mana hari ini hari tanpa mobil dinas. Kita naik mobil biasa atau naik sepeda motor," kata Nur Mahmudi.

Kebijakan 'One Day No Car' (Satu hari tanpa mobil) telah diterapkan Nur Mahmudi di lingkungan Pemkot Depok sejak Juni lalu. Tak berbeda dengan kebijakan One Day No Rice (satu hari tanpa nasi), kebijakan itu juga melarang PNS Kota Depok mengendarai mobil pribadi.

Para PNS itu hanya diperkenankan mengendarai sepeda motor, sepeda, dan angkutan umum menuju kantor. Dengan diberlakukannya program ini, Nur Mahmudi mengklaim akan menghemat 20 persen penggunaan APBD dan menjalankan instruksi presiden SBY tentang penghematan BBM bersubsidi.

Namun, kedatangan Nur Mahmudi ke KPK dengan mengendarai sepeda motor mendapat kritikan dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti. Ray menilai apa yang dilakukan Nur Mahmudi itu hanya pencitraan belaka.

"Semata-mata untuk pencitraan, mengikuti tren ala Jokowi, tapi sangat bisa dibedakan Jokowi dengan dia," kata Ray saat berbincang dengan merdeka.com.

Menurutnya, jika Nur Mahmudi benar-benar serius merakyat dan mau menunjukkan kinerjanya, harusnya transportasi publik di Kota Depok diperbaiki dan dimodernisasi. Hal itu akan berakibat kepada warga yang akan lebih memilih kendaraan umum ketimbang menggunakan kendaraan pribadi.

"Dan itu secara otomatis akan mengurangi kemacetan dan berhemat," katanya.

Selain itu Ray mengatakan, Nur Mahmudi harus meningkatkan pelayanan yang ramah kepada warga Depok dan memberi akses seluas-luasnya bagi publik agar dapat mengetahui soal APBD Depok.

Namun, selama ini Ray menilai hal itu tak dilakukan oleh Nur Mahmudi. Karena itu, Ray menilai, Nur Mahmudi tak perlu memberi contoh dengan mengendarai sepeda motor, tapi memberi kebijakan yang benar-benar memihak kepada warga Depok.

"Gaya-gaya seperti ini akan menimbulkan apatisme publik. Orang populer bukan karena pencitraan, tapi karena program merakyat," katanya.