Nadiem Tegaskan PIP dan KIP Kuliah Masih Dikelola Kemendikbud
Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah masih dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal ini membantah rumor mengenai pengalihan pengelolaan kedua program tersebut ke kementerian lain.
"Program PIP dan KIP Kuliah masih masuk ke dalam pagu indikatif Kemendikbud. Belum ada rencana PIP dan KIP Kuliah pindah ke kementerian lain," kata Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR yang dilaksanakan melalui telekonferensi, di Jakarta, Senin (22/6) seperti dilansir Antara.
"Hingga saat ini belum ada rencana dipindah ke kementerian lain. Lagipula masih masuk pagu Kemendikbud 2021," imbuh Nadiem.
Menanggapi pernyataan Mendikbud, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Putra Nababan mengatakan PIP dan KIP Kuliah bukan sekedar bantuan pendidikan, namun program yang ditujukan untuk meningkatkan prestasi anak.
Oleh karena itu, menurut Putra, PIP dan KIP Kuliah lebih tepat dikelola oleh Kemendikbud.
"Memang cukup menarik sekali tentang kemungkinan KIP itu pindah, tapi Pak Menteri sudah memberikan keterangan yang cukup tegas," katanya.
Sementara anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN Dewi Coryati menyebut PIP dan KIP Kuliah (dulu beasiswa Bidikmisi) sebagai program yang baik dan mengusulkan penambahan besaran bantuan.
"Khusus KIP Kuliah, kami ingin agar besaran bantuan hidup per bulannya dapat meningkat, tidak lagi Rp700.000 mengingat tingginya kebutuhan hidup saat ini," kata Dewi.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies punya perhatian pada bidang pendidikan sejak lama.
Baca SelengkapnyaPIP adalah program pemerintah untuk pemerataan pendidikan.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya"Padahal rekapitulasi baru dilakukan. Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum dan aspek etika dari penyelenggara negara."
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca SelengkapnyaSuara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaDengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang terus berjalan, katanya, juga dapat menentukan keberhasilan program perekrutan ASN PPPK guru.
Baca Selengkapnya