Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai kebijakan sekolah secara tatap muka masih perlu dibahas. Ini menyikapi rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim memperbolehkan kegiatan belajar mengajar secara langsung.

Untuk diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai 2021. Namun, semua kewenangan pemberian izin tetap berada di tangan pemerintah daerah, kanwil atau kantor Kemenag. Artinya, kebijakan ini tidak bersifat wajib karena perlu keputusan pula dari pemerintah daerah, kepala sekolah dan orang tua.

Melalui siaran YouTube Kemendikbud RI, kebijakannya adalah hasil evaluasi SKB empat menteri sebelumnya. Hanya 13 persen sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka dan sebesar 87 persen masih belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berdampak dampak negatif termasuk psikosial terhadap siswa maupun orang tua.

Dalam siaran menyebut pemberian izin pembelajaran tatap muka bisa dilakukan serentak maupun bertahap, tergantung kesiapan masing-masing daerah dan berdasarkan diskresi maupun evaluasi kepala daerah. Sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka harus melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jabar, Daud Achmad menyatakan, apapun kebijakan dari pemerintah pusat akan menjadi acuan. Hanya saja, berkenaan dengan sekolah tatap muka, pihaknya memerlukan pembahasan secara komprehensif bersama pemerintah kabupaten kota.

"Dibahas dulu di tingkat daerah untuk implementasinya," kata dia singkat.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) Wahyu Mijaya mengatakan, sebelum kebijakan ini diimplementasikan, yang harus menjadi fokus adalah kesiapan infrastruktur di sekolah, termasuk pedoman protokol kesehatan.

Di Jawa Barat, kebijakan sekolah tatap muka sudah dilakukan di berbagai daerah dengan syarat yang ketat. Jumlah sekolah yang melakukan aktivitas belajar mengajar secara langsung banyak yang kembali menggunakan metoda pembelajaran jarak jauh sesuai perkembangan kasus Covid-19.

"Contoh, di Sukabumi, ada yang dibuka atas izin Satgas Covid-19 di Sukabumi, tapi baru dibuka sebentar, kemudian ditutup kembali karena ada kenaikan kasus (Covid-19)," ucapnya.