Mulai Juli 2015, Pemkot Solo hapus uang lembur dan honorarium PNS

Merdeka.com - Mulai Juli 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan menghapus uang lembur serta honorarium atau upah di luar gaji kepada pegawai negeri sipil (PNS). Kebijakan tersebut merupakan respons laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Sekretaris Daerah (sekda) Kota Solo Budi Suharto mengatakan, sesuai hasil pemeriksaan BPKP meminta agar kepala daerah memerintahkan kepada pengguna anggaran agar lebih selektif.

"Kebijakan ini berlaku bagi semua PNS di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kecuali bagi PNS yang melakukan pekerjaan di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi)," ujar Budi Suharto di Balai Kota Solo, Senin (18/5).

Budi mencontohkan, PNS di bagian protokoler saat ditunjuk untuk menjadi pembawa acara. Hal tersebut merupakan bagian dari tugasnya. "Kalau seperti itu ya enggak perlu diberi honor lagi. Berbeda misalnya dengan petugas pemadam kebakaran menjaga pelaksanaan ujian, mereka bisa diberikan honor," ucapnya.

Pemberian honor, lanjut Budi, masih bisa diberikan untuk PNS yang melakukan tugas yang mengandung risiko tinggi. Semisal pegawai Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang menjaga pintu air, mereka tetap mendapatkan uang piket.

"Honor tetap diperbolehkan kalau sifatnya lintas SKPD, tetapi perlu diatur dan dirasionalisasi supaya tidak terjadi duplikasi," pungkasnya.