Muhammadiyah Minta Sultan Tarik Rem Darurat Terkait Penanganan Covid-19 di DIY

Merdeka.com - Lonjakan kasus pasien positif di DIY terus terjadi dan mengkhawatirkan. Bahkan pada Minggu (27/6), jumlah pasien positif Covid-19 di DIY bertambah sebanyak 830 orang.

Melihat kondisi ini, Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) DIY pun memberikan masukan kepada Gubernur DIY, Sultan HB X. Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) sekaligus Pengarah MMMC DIY, Arif Jamali Muis meminta kepada Sultan untuk menarik rem darurat.

“Kami menilai perlu diambil kebijakan pembatasan sosial berskala DIY yang lebih ketat untuk menekan/menurunkan potensi penularan diantaranya dengan menekan mobilitas pekerja, maksimalkan skema kerja WFH (Work From Home) bagi semua ASN di DIY dan pekerja sektor formal lain dalam 1 sampai 2 pekan ke depan, kecuali di sektor-sektor vital,”ujar Arif dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7).

Arif juga meminta kepada Sultan untuk menghentikan dan menunda semua kegiatan yang potensial menimbulkan kerumunan tanpa terkecuali, termasuk kegiatan pariwisata, pembelajaran tatap muka sekolah, kegiatan sosial dan ritual keagamaan, sampai dengan penularan dapat dikendalikan.

“Kemudian menggelorakan solidaritas dan modal sosial masyarakat, diantaranya aktivasi satgas RT/RW/Dukuh/Desa, disertai sikap sembodo dari Pemerintah dengan tutur atau pelatihan taktis, motivasi, pendampingan satgas komunitas oleh Pemdes/Pemkab dan Pemprov, uwur atau memberi sumberdaya pada komunitas), serta sembur yaitu dengan doa, kebijakan yang kredibel, konsisten, bisa dipercaya,” ungkap Arif.

Arif juga meminta kepada Sultan untuk memberikan jaminan bagi relawan dan pekerja medis dalam bentuk pemenuhan hak-hak mereka secara tepat waktu. Selain itu pemerintah juga diminta menjamin ketersediaan kebutuhan respon medis berupa APD (Alat Pelindung Diri) sesuai standar, farmasi/obat-obatan, termasuk kebutuhan oksigen medis yang beberapa waktu belakangan ini kebutuhannya meningkat drastis dan sempat langka.

Arif pun meminta kepada Sultan agar program vaksinasi diselenggarakan secara lebih massif, merata, dan berkeadilan dengan melibatkan lebih banyak sumberdaya dan modal sosial yang dimiliki DIY.

“Keberadaan Puskesmas, Polindes, Bidan Desa serta sumberdya medis/kesehatan di Perguruan Tinggi di DIY agar dimobilisasi untuk akselerasi vaksinasi. Kelompok-kelompok rentan seperti difabel, pekerja sektor informal, perlu mendapat afirmasi sebagai kelompok sasaran vaksinasi di DIY,” pungkas Arif.