Muhaimin ingatkan biro haji jangan fasilitasi TKI ilegal

Merdeka.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengingatkan kepada biro haji dan umroh untuk tidak memfasilitasi para TKI ilegal untuk berangkat ke Arab Saudi. Dia mengancam akan memberi sanksi bagi para biro haji dan umroh yang nakal.

"Salah satu titik yang rawan adalah keberangkatan melalui jalur haji. Oleh karena itu, kita melalui tim terpadu dengan Kementerian Agama sudah membuat aturan ketat kepada biro perjalanan ibadah haji dan umroh, tidak bisa berangkat 10 orang pulang hanya sembilan orang. Itu akan mendapat tindakan," kata Menakertrans usai penandatanganan MoU dengan BKKBN di Gedung Bidakara Jakarta, Senin (25/6).

Muhaimin terutama menekankan pemberangkatan TKI ke Timur Tengah mendapatkan pengawasan ketat karena pemerintah sedang memberlakukan penghentian sementara (moratorium) ke negara-negara yang sedang mengalami konflik karena dinilai tidak aman.

"Posisi Saudi, Kuwait, Jordania, Suriah adalah sedang moratorium dan terus kita laksanakan. Kita harap masyarakat tetap taat," ujarnya.

Muhaimin mengingatkan kepada para PJTKI atau PPTKIS yang nekat memberangkatkan TKI secara ilegal akan diberi tindakan, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin.

"Sudah setahun lebih Suriah kita moratorium tapi masih ada yang nekat berangkat kerja ke sana. PJTKI atau PPTKIS yang memberangkatkan TKI ke negara yang kita lakukan moratorium langsung kita lakukan pembekuan, sudah ada tiga puluhan PJTKI/PPTKIS yang kita bekukan," ungkapnya.

Sedangkan untuk TKI yang telah berada di negara Suriah yang sedang mengalami konflik, pemerintah telah menyatakan akan melakukan pemulangan untuk seluruh TKI maupun WNI yang tidak dapat dijamin keamanannya.

Sementara untuk Malaysia, Muhaimin mengatakan telah mulai dilakukan pemberangkatan TKI secara bertahap paska dicabutnya moratorium pada awal 2012. "Ke Malaysia, diberangkatkan dengan persyaratan ketat dan Insya Allah jaminan kerjanya adalah jaminan kerja formal," katanya.

Mengingat keberangkatan TKI ilegal ke Malaysia merupakan salah satu hal yang sulit dihentikan, Muhaimin mengatakan Kemenakertrans meningkatkan kerja sama dengan imigrasi, kepolisian maupun Kementerian Luar Negeri untuk melakukan pengawasan.

"Moratorium (ke Malaysia) sudah kita buka, jadi jangan mengikuti prosedur ilegal. Ikuti prosedur formal agar tidak menjadi masalah. Banyak kasus yang muncul adalah karena tenaga kerja kita tidak memiliki status formal," ujarnya. (mdk/bal)