MPR usul sebaiknya PK ada batasannya seperti cerai

Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli tidak sepakat jika peninjauan kembali atau PK bisa diajukan berkali-kali. Menurutnya, sebaiknya PK dibatasi dan tidak diajukan berulang-ulang.

"Harus ada batasannya. Dua kali. Satu kali dipergunakan sebaik-baiknya, kalau kedua sudah final," ujar Melani di Gedung DPR saat dimintai tanggapan soal dikabulkannya PK Antasari Azhar, Jakarta, Jumat (7/3).

Melani menambahkan, dalam talak atau cerai sendiri ada batasannya. Yakni hanya tiga kali.

"Kayak cerai talak 1 2 3, setelah itu lebih susah dan harus membuktikan. PK itu harus betul-betul dibuktikan, harus ada batasannya, dua kali lah," jelas Melani.

Adanya peluang PK diajukan kembali tidak menutup kemungkinan bagi jaksa juga akan mengajukan PK bila di kemudian hari mendapatkan novum baru. Akibatnya, suatu kasus tidak selesai-selesai.

"Kasus itu enggak kelar-kelar," tandasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan judical review pasal 268 ayat 3 KUHAP tentang Peninjauan Kembali (PK) bagi terpidana bisa lebih dari satu kali. Judical review ini diajukan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.