Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengkritik Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M Prakosa. Menurut Hajriyanto, Prakosa lamban menjatuhkan sanksi pemecatan kepada anggota Komisi X Angelina Sondakh.

"BK DPR perlu melakukan langah-langkah menyikapi jatuhnya vonis itu. BK tidak bisa mengambil posisi konvensional, seperti itu, karena bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi di tingkat tinggi," kata Hajriyanto di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (11/1).

Hajriyanto menilai, seharusnya BK bersinergi dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hakim sudah menjatuhkan vonis kepada Angie karena terbukti korupsi, pembahasan anggaran pengadaan sarana dan prasarana di Kemendikbud dan Kemenpora.

Artinya, ketika pengadilan sudah menjatuhkan vonis dan menetapkan Angie sebagai terpidana, maka BK harus segera menindaklanjuti dengan memecat mantan puteri Indonesia itu sebagai anggota dewan.

"Jika ketentuan hukum (pemecatan) baru bisa dilakukan setelah berkekuatan hukum tetap, sudah tidak relevan dinamika tindak pidana korupsi," lanjutnya.

Hajriyanto menyebut BK DPR memiliki kekuatan penuh, menindak anggota dewan yang bermasalah. Dia mencontohkan kalau BK periode sebelumnya pernah memberhentikan anggota dewan yang masih berstatus diduga melakukan korupsi.

"Waktu itu anggota dewan, Azidin (Fraksi Demokrat waktu itu) dituduhkan sebagai calo persewaan haji. Dia kemudian dipanggil BK, menjalani proses pemeriksaan BK, tidak lama diberhentikan. Padahal akhirnya tidak ada yang jadi tersangka. Itu ketua BK 2004-2009," jelasnya.

Sebelumnya, M Prakosa belum memecat Angie dari kursi anggota dewan. Akibatnya, meski sudah berstatus terpidana, Angie masih menerima gaji pokok bulanan sebagai anggota dewan. Padahal, Angie terbukti ikut terlibat korupsi uang negara miliaran rupiah.

BK beralasan, putusan majelis hakim Tipikor belum final. Artinya, masih ada kemungkinan untuk upaya pengajuan banding dari pihak Angie. Untuk itu BK belum bertindak terlalu jauh mengurusi keanggotaan Angie.