Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Momen Presiden Jokowi dan Kepala BAIS Letjen Joni di Tengah Bursa Pangkostrad

Momen Presiden Jokowi dan Kepala BAIS Letjen Joni di Tengah Bursa Pangkostrad Jokowi. ©2022 Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertolak ke Bandung, Jawa Barat melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dalam kesempatan itu, tampak Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Letjen Joni Supriyanto melepas keberangkatan orang nomor 1 di Indonesia tersebut.

Momen Jokowi dan Letjen Joni dibagikan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden melalui dokumentasi foto kepada wartawan pada Senin (17/1/2022). Diawali Jokowi yang turun dari kendaraannya dan langsung disambut hormat oleh Letjen Joni.

Selama berjalan menuju pesawat, Jokowi dan Letjen Joni tampak berbincang dan menyimak satu sama lain. Kebersamaan keduanya pun ditutup dengan sikap hormat.

Momen Kepala BAIS ikut melepas agenda kunjungan Presiden Jokowi sendiri terbilang jarang. Bersamaan dengan itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memperkirakan pengumuman pengisi kekosongan jabatan Pangkostrad akan disampaikan pekan ini.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjelaskan terkait jabatan Pangkostrad yang kosong setelah Jenderal Dudung Abdurachman diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Menurutnya, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) TNI kali ini agak berbeda.

"Karena apa, karena kami ingin mewujudkan jabatan-jabatan yang memang sudah ada legalitasnya sejak tahun 2019. Jadi 2019 yang lalu bulan Oktober itu sudah ada Peraturan Presiden Nomor 66 tentang struktur organisasi TNI yang terakhir. Nah yang berlaku sampai saat ini adalah yang terakhir itu," tutur Andika di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat (14/1/2022).

Menurut Andika, di dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 ada beberapa jabatan, termasuk di antaranya 28 jabatan tambahan baru yang belum direalisasikan. Antara lain pembentukan Komando Armada Republik Indonesia di bawah TNI Angkatan Laut yang dikomandani oleh perwira bintang 3, bintang 2, dan seterusnya hingga total ada 14 jabatan perwira tinggi.

"Begitu juga dengan Angkatan Udara, ada organisasi baru yang namanya Komando Operasi Udara Nasional. Nah ini juga dikepalai oleh perwira tinggi bintang 3 dengan total 12 perwira tinggi. Belum lagi ada 3 badan pelaksana pusat TNI baru yang dikepalai oleh bintang 2 untuk pusat psikologi TNI, kemudian pusat pengadaan TNI bintang 1, dan pusat reformasi birokrasi TNI," jelas dia.

Keseluruhannya memang sudah ada di dalam Perpres, namun belum ada peraturan turunan di bawahnya. Untuk itu, Andika menegaskan tengah mempercepat prosesnya agar dapat segera dikeluarkan seluruhnya oleh Wanjakti diperkirakan seminggu ke depan.

"Jadi sampai hari ini masih ada peraturan-peraturan turunan dari Perpres yang memang harus kami penuhi untuk mewujudkan beberapa organisasi baru ini, termasuk penambahan jabatan. Sehingga total ada 28 jabatan baru mulai dari bintang 3 Angkatan Udara 1, bintang 3 Angkatan Laut 1, kemudian dua bintang 2 dengan seterusnya 25 bintang 1. Nah itu yang kemudian nanti akan kita keluarkan bersama-sama dengan beberapa jabatan yang memang sudah kosong, termasuk di antaranya Panglima Kostrad ya," Andika menandaskan.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, akan menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membahas rencana Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) terkait jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) yang saat ini masih kosong.

"Pangkostrad baru saya baru merencanakan untuk menghadap presiden dulu supaya kita akan laporkan untuk rencana Wanjakti," kata dia di Mabes TNI AL, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Jenderal Andika menuturkan, usai menghadap Presiden Jokowi kemungkinan nantinya akan ada nama calon Pangkostrad.

Meski demikian, semuanya nanti akan tetap diputuskan oleh Presiden Jokowi.

"Setelah itu mungkin baru akan ada arahan atau usulan dari kami yang nanti akan diputuskan oleh presiden," kata Jenderal Andika.

Sumber: Liputan6.comReporter: Nanda Perdana Putra

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Cek Beras di Pasar Induk Cipinang, Jokowi Klaim Stok Melimpah
Cek Beras di Pasar Induk Cipinang, Jokowi Klaim Stok Melimpah

"Hingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada tersedia, jumlahnya cukup dan saya melihat melimpah," sambungnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan
Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan

Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.

Baca Selengkapnya
Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Revitalisasi Pasar Muara Bungo di Jambi
Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Revitalisasi Pasar Muara Bungo di Jambi

Jokowi turut menyoroti sejumlah potensi unggulan yang ada di Provinsi Jambi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.

Baca Selengkapnya
Blusukan di Pasar Sungai Ringin Sekadau, Jokowi Temukan Kenaikan Harga Bahan Pokok
Blusukan di Pasar Sungai Ringin Sekadau, Jokowi Temukan Kenaikan Harga Bahan Pokok

Jokowi menemukan harga beras di Pasar Sungai Ringin berada pada tingkat yang wajar.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu
Jokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu

Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.

Baca Selengkapnya