Moeldoko Ungkap Sektor yang Bikin Jengkel Jokowi Hingga Ancam Reshuffle

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkap sejumlah sektor yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel. Kejengkelan Jokowi membuatnya mengancam akan melakukan reshuffle jika tak segera diperbaiki.

Sektor yang pertama, kata Moeldoko, adalah kesehatan. Sebab, anggaran yang baru terserap hanya 1,53 persen.

"Kenyataannya ada sektor yang masih lemah. Persoalan kesehatan. Dana yang besar baru terserap 1,53 persen," kata Moeldoko di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (29/6).

Yang kedua, lanjut Moeldoko, masih dari sektor kesehatan. Yakni, sengkarut pendataan baik itu tenaga medis maupun data penerima bansos (bantuan sosial) terkait Covid-19.

"Kedua, persoalan pendataan para (insentif) tenaga medis karena ini tidak boleh salah sasaran. Ketiga soal regulasi yang lama," tegasnya.

Moeldoko menegaskan, regulasi yang lama bisa digunakan saat kondisi normal, artinya saat Covid-19 tidak mewabah. "Tapi saat tidak normal ini harus diambil langkah perbaikan. Dan menteri sudah ambil langkah itu," sambungnya.

Selanjutnya, terkait pendataan bansos. Moeldoko menegaskan saat ini sudah ada perbaikan terkait sengkarut pendataan bansos.

Sektor selanjutnya yang disorot yakni terkait stimulus untuk UMKM yang masih terhambat. "Berikutnya umkm yang dapatkan stimulus masih ada hambatan," tegasnya.

"Ini beberapa hal yang ditekankan Presiden sehingga kebijakan makro presiden yang pertama jangan ada persoalan Covid diselesaikan tuntas, harus bisa dijalankan," katanya.

"Hal-hal seperti ini akan menjadi penghambat menteri bekerja. Tapi sekali lagi persoalannya bagaimana cara-cara baru untuk menyiasati perlu dilakukan," tegasnya.

Persoalan kedua, tambah Moeldoko, yakni rakyat Indonesia harus bisa menjalankan kehidupan secara baik dengan ketersediaan makanan yang cukup.

"Maka Bansos diberikan, jaring pengaman sosial jangan sampai terlambat," tuturnya.

"Ketiga masyarakat dunia usaha harus bisa jalankan usahanya dengan baik. Agar UMKM tidak ada lagi PHK, korporasi juga tidak PHK agar tidak terjadi pengangguran. Itu strategi besar. Menteri semua harus menuju ke sana. Jangan pikir-pikir kemana-mana, tapi hanya bantu Presiden," tegasnya.