Moeldoko tegaskan membentuk relawan Jokowi bukan tugas KSP
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pihaknya tidak mendukung pembentukan relawan untuk Joko Widodo di Pilpres 2019. Moeldoko menegaskan, KSP hanya melaksanakan program-program prioritas nasional serta tugas lain yang diberikan Presiden.
"Jangan salah. Itu (mendukung pembentukan relawan) bukan tugas KSP. Masa KSP membentuk relawan enggak," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/3).
Mantan Panglima TNI itu mengakui KSP membangun komunikasi dengan sejumlah organisasi, termasuk dengan serikat pekerja. Namun komunikasi tersebut tidak bisa diartikan sebagai upaya membentuk relawan Jokowi.
"Kita komunikasi politik dengan berbagai pihak siapa pun yang datang ke KSP kita terima. Tetapi bukan berarti KSP itu membangun relawan untuk pemenangan dan seterusnya, enggak. Kita enggak ke situ mainnya," jelas dia.
Moeldoko menambahkan, pihaknya mempersilakan jika ada organisasi yang ingin membentuk relawan Jokowi. Tetapi KSP tidak berada pada posisi mendukung atau ikut terlibat dalam pembentukan relawan tersebut.
"Setiap orang mau bangun relawan Jokowi itu masing-masing. Jangan menghubungkan dengan KSP sehingga persepsi di luar menjadi salah," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai menyambangi Kantor KSP. Yorrys ingin menyampaikan kepada Moeldoko terkait hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KSPSI yang memutuskan membentuk relawan Jokowi.
"Kami Rapimnas SPSI kemarin langkah kita ke depan dalam rangka bentuk relawan pekerja untuk Jokowi," ungkapnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/2).
Menurut Yorrys, relawan pekerja untuk Jokowi adalah tim pemenangan Jokowi di Pilpres 2019. Meskipun KSPSI bukan organisasi politik, pihaknya tetap ingin berpartisipasi memenangkan Jokowi di Pemilu Presiden mendatang.
"Kita kan sebagai Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang bukan organisasi politik tapi organisasi sosial yang memiliki anggota signifikan menurut data BPJS dan Kemenaker, KSPSI dengan 19 federasinya berjumlah 5 Juta, cukup banyak," terang Ketua DPP Partai Golkar ini.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat
Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaMomen Presiden Jokowi Kepanasan Hingga Pinjam Topi Siswa SMK, Ternyata Mengaku Fans
Berikut momen Presiden Jokowi dipinjami topi oleh siswa SMK lantaran kepanasan saat kunjungan kerja. Simak informasi berikut.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMoeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca Selengkapnya