Moeldoko Minta Benahi Sinergitas Aparat Keamanan di Papua

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar ada perubahan dan pembenahan di Papua. Hal tersebut seiring dengan gugurnya Kepala BIN Daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Hal tersebut disampaikan Moeldoko saat menggelar rapat bersama Deputi 1 Kemenko Polhukam, Kepala BAIS, Wakil Kepala BIN, Kepala BNPT, Kepala Baintelkam POLRI, Asisten Operasi Kapolri, Bupati Puncak, serta Ketua Pokja Papua Universitas Gajah Mada.

"Berdasarkan hasil rapat tersebut, Bapak Kepala Staf Kepresidenan berkesimpulan harus ada perubahan dan pembenahan yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara semua aparat keamanan dan satuan tugas yang terlibat di lapangan," kata Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani di Jakarta, Jumat (30/4).

Sementara itu, kata Jaleswari, dalam rapat tersebut, Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda menyampaikan, perlu ada pendekatan ke masyarakat, dan terbangun pola komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan. Menurut Yuni, diperlukan juga optimalisasi dan terus didorongnya pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik untuk mempersempit ruang gerak KKB.

"KSP berposisi bahwa dalam menciptakan keamanan di Kabupaten Puncak dan wilayah pegunungan tengah adalah kerja yang melibatkan berbagai pihak. Aparat keamanan tidak bisa secara tunggal menciptakan keamanan di Kabupaten Puncak," katanya.

Sebab itu, KSP meminta seluruh unsur aparat keamanan, dari semua kesatuan dan instansi, agar terus bekerja secara maksimal untuk menegakkan hukum. Tidak hanya itu dia juga meminta mereka menindak para KKB dan menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Papua. Sebagaimana Presiden telah sampaikan tidak ada lagi ruang bagi KKB di Indonesia.

"Kami meminta seluruh elemen pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk merangkul tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda guna menghadirkan negara dan kepemimpinan kepada masyarakat Kabupaten Puncak dan Pegunungan Tengah pada masa-masa sulit ini," bebernya.

Sementara itu, secara khusus KSP juga meminta kepada pemerintah provinsi dan daerah, bersama Kementerian/Lembaga terkait agar lebih membangun kesejahteraan. Hal tersebut agar menutup celah bagi KKB.

"Kami meminta agar pembangunan kesejahteraan dipercepat lagi agar menutup celah bagi KKB untuk bergerak," bebernya. (mdk/rnd)