Moeldoko: Buzzer Harus Ditinggalkan, Pemilu Sudah Selesai
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai para buzzer perlu ditertibkan. Kendati begitu, dia menyebut penertiban tersebut harus dilakukan kedua belah pihak, bukan hanya buzzer pemerintah saja.
"Saya pikir memang perlu (buzzer ditertibkan)," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10).
Dia menyebut para 'buzzer' Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak satu komando saat melakukan aktivitas di media sosial. Mereka merupakan para relawan dan pendukung fanatik Jokowi ketika Pilpres 2019.
"Para buzzer itu tidak ingin idolanya diserang, idolanya disakiti, akhirnya masing-masing bereaksi. Ini memang persoalan kita semua, juga kedua belah pihak," ujarnya.
Mantan Panglima TNI itu menuturkan, perlu kesadaran dari semua pihak untuk menurunkan tensi saat ini. Moeldoko juga meminta agar para pendukung tokoh politik menata ulang kembali cara berkomunikasi, khususnya di media sosial.
Menurutnya, para pendukung tokoh politik masih bisa mengkritik namun tanpa saling menyerang dan menjelekkan. Dia mengimbau semua pihak yang ingin mengkritik pemerintah atau tokoh politik lainnya agar menggunakan diksi yang lebih tepat.
"Menurut saya sih buzzer-buzzer itu harus ditinggalkan lah, kan Pemilu juga udah selesai. Jadi (pakai) bahasa-bahasa persaudaraan, kritik sih kritik tapi harus dengan bahasa-bahasa yang, kadang-kadang enggak enak juga didengar," jelas Moeldoko.
Dia mengaku telah meminta pendukung fanatik dan relawan Jokowi untuk bersifat lebih dewasa dan tak emosional saat merespons suatu hal. Namun, kata Moeldoko, hal itu sulit dilakukan sebab mereka telah terpolarisasi sejak Pilpres.
"Jadi perlu memang masing-masing menyadari lah bagaimana membangun lagi situasi yang enjoy. Jangan politik diwarnai dengan tegang, politik diwarnai dengan saling menyakiti. Menurut saya enggak pas lah," ucapnya.
Moeldoko menegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah tidak alergi terhadap kritikan. Namun, dia meminta agar kritik yang disampaikan tidak sampai menghina simbol negara.
"Tapi ya tadi, harus bisa membedakan antara kritik dengan penghinaan. Kalau sepanjang kritik oke-oke aja, biasa. Enggak alergi kita," tutupnya.
Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi mengajak semua pihak untuk menunggu bersama-sama hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJustru menurut Moeldoko, saat ini Jokowi mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya