Misbakhun sebut DPR dengarkan aspirasi publik buat revisi UU KPK
Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan revisi undang-undang KPK harus segera dilaksanakan karena menyangkut kehendak masyarakat. Dia juga menegaskan hal itu sudah kesepakatan bersama."Harus kita revisi, perbaiki. Kesepakatan kita bersama. Kita memperhatikan dengan baik keinginan publik. Harus cari jalan keluar," ujar Misbakhun di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (7/10).Misbakhun juga akan mendesak komisioner baru KPK untuk mejalankan undang-undang yang baru dan berharap Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut bisa menjalankan tugas dengan baik."Bulan depan akan ada pemilihan komisioner KPK baru, setelah undang-undang diperbaiki, kita ingin mereka jalankan UU yang baru. Kita tidak ingin ada benturan lembaga yang baru. Kita ingin KPK jalankan tugas dengan baik," paparnya.Dia juga berharap permasalahan hukum yang dihadapi dua pimpinan KPK segera selesai. "Sekarang dua pimpinan KPK hadapi masalah hukum. Ini yang ingin kita selesaikan. Inisiatif pemerintah, kita ingin akselerasi di 2015," pintanya.Sejauh ini, kata Misbakhun, DPR ingin memperbaiki proses pemberantasan korupsi meski belum ada draf yang disepakati."Belum ada draf yang kita sepakati, kita ingin perbaiki proses pemberantasan korupsi. Semua punya ide dan gagasan. Mungkin itu draf inisiatif pemerintah. Ini harus dipahami, lalu kita bicarakan yang belum kita bicarakan di DPR," tukasnya.Dia menegaskan, DPR cukup peduli dengan masalah pemberantasan korupsi dan menapik bahwa DPR berencana membubarkan lembaga anti rasuah tersebut."Kepedulian kita untuk pemberantasan korupsi sama. Tidak ada keinginan kita untuk membubarkan KPK," tandasnya."Substansinya adalah ingin masuk ke Prolegnas 2015. Belum substansi apa yang ingin kita perbaiki. UU awal seperti apa, pasal-pasal akan kita bicarakan," tutupnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP
Pemeriksaan BPKP untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.
Baca SelengkapnyaTKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah
Dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.
Baca SelengkapnyaDisinggung soal Harun Masiku, Hasto Minta Lebih Baik KPK Fokus Kecurangan Bansos
Menurutnya penyimpangan itu harus diusut karena KPK merupakan harapan dalam menegakan hukum.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gubernur Maluku Utara Terjaring OTT, Jokowi Minta Hormati Proses Hukum KPK
Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum di KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaDKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas
DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaPrabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaDPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaKetua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca Selengkapnya