Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi sistem pencoblosan dalam Pemilu. Ia meminta keberadaan e-KTP dimaksimalkan untuk mempermudah masyarakat menyalurkan hak pilihnya.

Hal itu disampaikannya usai melakukan video conference dengan pihak Kemendagri terkait evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (18/4).

Pria yang akrab disapa Emil itu mengeluhkan banyak warga, khususnya mahasiswa di wilayah Bandung Raya tidak bisa pulang kampung untuk mencoblos di Pemilu 2019 karena pertimbangan ongkos yang mahal. Problematika teknis itu dinilai berkontribusi pada angka golput.

"Kalau bisa sistem yang mencoblos ini diperbaiki karena khususnya di Bandung Raya banyak mahasiswa yang tak memungkinkan pulang kampung karena ongkos yang mahal sehingga menjadi golput," katanya.

Menurut Emil, e-KTP sudah merekam semua data kependudukan. Jadi, warga yang memilikinya bisa mencoblos di mana pun, meski tak di daerah domisili. Potensi kecurangan bisa diselesaikan oleh bantuan ahli. Jadi, setelah menyalurkan hak pilih, data mereka sudah terinput.

Mekanisme itu dia akui hanya salah satu ilustrasi. Intinya, antusiasme masyarakat untuk mencoblos harus diakomodir dengan lebih maksimal oleh sistem yang dibuat pemerintah. Sehingga, kendala administrasi tidak lagi jadi sebuah kendala saat proses pemilihan berlangsung.

Selain itu, ia berharap demokrasi makin murah. Ia mengusulkan honor saksi dibiayai negara saja. Apa yang terjadi saat ini adalah setiap kontestan mempunyai banyak menugaskan saksi yang pembiayaannya tak sedikit.

"Jangan semua kontestan punya saksi dikalikan ribu-ribu dikalikan berapa rupiah sehingga menyebabkan pesta demokrasi itu kian mahal," ucapnya.

Lebih lanjut Emil mengimbau kepada semua masyarakat, kontestan, sekaligus penyelenggara Pemilu tetap tenang menunggu hasil resmi dari KPU. Jangan sampai reaksi terhadap hitung cepat disalurkan dengan cara yang berlebihan.

"Tunggu penghitungan dari KPU. Quick count adalah jendela ilmiah untuk merekam kira-kira. Walaupun keakurasiannya, dari track record saya kira memadai," jelasnya.

Sembari menunggu hasil, lebih baik semua kembali fokus pada pekerjaan dan aktivitas masing-masing, sembari menghindari berita yang meresahkan. Segala urusan Pemilu lebih baik dipercayakan penuh pada pihak penyelenggara.

"Plenonya sendiri sebulan dari sekarang. Selama pleno hindari mengonsumsi berita yang mungkin meresahkan. Contohnya screen shoot penghitungan KPU yang masih hilir mudik karena baru dihitung terus dipilah seolah menjadi opini final," terangnya.

"Saya menyarankan tak ada ekspresi berlebihan kepada siapapun yang nantinya menang, kita perlihatkan sikap dengan cara akhlak yang baik. Yang penting Pemilu di Jabar secara umum lancar, kalau pun ada kekeliruan bisa diselesaikan oleh sistem hukum yang sudah diatur," pungkasnya.