Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Minim SDM jadi alasan KPK lamban usut kasus Century

Minim SDM jadi alasan KPK lamban usut kasus Century KPK. merdeka.com/Merdeka

Merdeka.com - Penanganan kasus Century terbilang cukup panjang. Meskipun belakangan mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan seperti temuan uang senilai Rp 3 triliun yang diduga terkait kasus bailout ini.

"Nanti akan kita sampaikan ke timwas, cukup menggembirakan paling tidak kita ada pembuktian," ujar Ketua KPK, Abraham Samad, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/6).

Meski demikian, KPK mengaku masalah Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kendala terberat dalam penuntasan kasus ini. Sementara, KPK sendiri saat ini harus menangani 200 kasus. Belum lagi ada 100 aduan yang masuk setiap harinya.

"Yang pertama dari SDM yang terbatas. Sebenarnya kita tidak sulit dari bukti tapi dari SDM ini sehingga ada keterlambatan. Dengan keterbatasan itu jadi ekspektasi tidak terpenuhi. Ekspektasi masyarakat ingin cepat tapi SDM kita terbatas," jelasnya.

Dia pun mencontohkan negara Hongkong, di mana negara yang sangat kecil tetapi penyidik KPK berjumlah 2.000 orang. Hal ini berbeda dengan Indonesia, hanya memiliki 200 penyidik.

"Dibandingkan kita dari sabang sampai Merauke jumlah penduduk 250 juta tapi penyidiknya hanya 200," terangnya.

Meski demikian, Samad menegaskan keterbatasan personel tidak semerta-merta menandakan lemahnya kemampuan KPK.

"Tapi ingat ini keterbatasan pada ketersediaan personel dan bukan kemampuannya. Kalau kita tambah SDM kita tak punya tempat. Namun demikian ini bukan alasan," jelasnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes

Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun
Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun

KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya