Menteri Yuddy ngeluh birokrasi berbelit hambat pembangunan daerah

Merdeka.com - Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, mengeluhkan birokrasi Pemerintah yang terlalu berbelit-belit sehingga menyulitkan proses percepatan pembangunannya di daerah-daerah. Harusnya, kata dia, hal itu bisa ditekan.

"Pembangunannya di daerah seharusnya dipercepat namun ada permasalahan dari birokrasi yang rumit," kata Yuddy dalam rapat koordinasi aparatur sipil negara dengan kementerian dan Pemerintah daerah seluruh Indonesia di Hotel Grand Sahid Jakarta Pusat pada Selasa (7/7).

Ia meminta para aparatur pemerintah di daerah segera melakukan proses tender untuk membelanjakan anggaran negara. Kata dia, ada peranan penting pemegang kebijakan keuangan agar anggaran tersebut dapat cair dan digunakan.

Namun, pejabat daerah mesti hati-hati dalam menjalankan proyek. Sebab dalam beberapa kasus, kata dia, akibat keteledoran, beberapa panitia tender dapat terseret sangkaan pidana korupsi. Padahal, pejabat tersebut tidak memperkaya diri dengan mengambil uang negara.

"Ada yang tidak mengambil uang, apalagi memperkaya diri, tapi akhirnya masuk penjara. Hal ini membuat mereka takut, yang ada justru kriminalisasi," kata dia menjelaskan.

Untuk itu, pemerintah sedang menggagas rencana Peraturan Pemerintah (PP) untuk melindungi para pegawai pemerintahan yang ikut tender dari sanksi pidana. Lewat peraturan ini, mereka hanya menerima sanksi administrasi atau pengembalian uang negara.

"Kita tidak bisa memenjarakannya, ada hukuman berupa peringatan, pengembalian uang negara, sampai sanksi maksimal penonaktifan sebagai PNS," katanya.