Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Yuddy larang PNS main Pokemon Go demi keamanan & kerahasiaan

Menteri Yuddy larang PNS main Pokemon Go demi keamanan & kerahasiaan Bermain Pokemon GO. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi meminta seluruh pegawai negeri sipil tidak bermain game virtual Pokemon Go di lingkungan kantor. Alasan tersebut, kata dia, atas pertimbangan keamanan atau kerahasiaan instansi.

"Dengan pertimbangan/kerahasiaan instansi, saya meminta aparatur negara tidak bermain game virtual apapun di dalam lingkungan kantor," kata Yuddy dalam akun Twitter-nya dikutip merdeka.com, Selasa (19/7).

Aturan itu juga diberlakukan untuk jajaran Kementerian PAN-RB. "Khusus semua Aparatur Kementerian PAN-RB, dilarang bermain game virtual di dalam lingkungan kantor demi keamanan dan kerahasiaan instansi," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menganggap permainan itu mengganggu kenyamanan orang lain. "Pokemon ini saya baru tahu, awal-awal lucu saja. Tetapi lama-lama saya pikir ini (permainan) tidak benar karena ada (pemainnya) sampai menubruk-nubruk orang lain untuk mencari Pokemon," ujarnya di Kantornya, Senin (18/7).

Beredar pernyataan yang menyebut permainan Pokemon sengaja dihadirkan untuk kemudian dimanfaatkan intelijen asing mengambil gambar lokasi objek vital suatu negara. Menanggapi itu, Menhan menyebut intelijen bisa masuk lewat berbagai cara. Tidak terkecuali melalui permainan yang tengah digandrungi banyak orang ini.

"Masalah intelijen di semua lini bisa masuk, lewat (permainan) Pokemon ini bisa saja. Makanya kita harus berhati-hati," kata dia.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun

Pemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun

Estimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.

Baca Selengkapnya
Yenny Wahid: Kita Tak Mau Negara Ini Diperuntukkan untuk Mereka yang Berkuasa dan Para Pejabat Saja

Yenny Wahid: Kita Tak Mau Negara Ini Diperuntukkan untuk Mereka yang Berkuasa dan Para Pejabat Saja

Yenny Wahid menyebut bansos yang diberikan anggap saja sedekah dan sedekah tak wajib untuk memilih paslon tersebut.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan

Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan

Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bantah Sindiran Anies, Airlangga Tegaskan Indonesia Dianggap Leader Negara di Selatan

Bantah Sindiran Anies, Airlangga Tegaskan Indonesia Dianggap Leader Negara di Selatan

Presiden Jokowi bahkan melawat langsung untuk mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!

Jokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!

Pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya
AHY Bantah Ditawari Jokowi Jadi Menko Polhukam

AHY Bantah Ditawari Jokowi Jadi Menko Polhukam

Setiap tugas yang diberikan oleh negara harus dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Baca Selengkapnya