Merdeka.com - Polemik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Djarum Foundation terkait dugaan eksploitasi anak berujung dihentikannya proses audisi atlet bulutangkis mulai tahun depan. Hal tersebut membuat para orang tua dan beberapa pihak menyayangkan hal tersebut.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise akan berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Kesehatan Nila Moeloek serta Menteri Agama Lukman Hakim untuk mencari jalan keluar.

"Terpaksa, bukan terpaksa memang kalau harus dihentikan kita harus koordinasi dengan Menteri Pendidikan, kira-kira dengan cara apa sehingga anak-anak ini tetap mendapatkan hak-hak mereka. Tetap harus, termasuk Kementerian Agama, Kemenpora," kata Yohana di Kantornya, Jalan Merdeka Barat, Senin (9/9).

Menurutnya, ada dua peraturan yang dilanggar, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf c Peraturan tersebut, pengendalian promosi produk tembakau dilakukan dengan tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

Sedangkan Pasal 37 berbunyi sponsor industri rokok hanya dapat dilakukan dengan tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk citra merek produk tembakau.

"Ini sudah melanggar hak anak dan kami pemerintah tetap tegas. Tetap melanggar undang-undang yang berlaku dan melanggar hak anak, termasuk Undang-Undang Kesehatan. Ada dua undang-undang di balik itu dan mereka harus tunduk dengan undang-undang berlaku. Jangan sampai memperalat anak-anak untuk bisnis," kata Yohana.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Adakah Unsur Eksploitasi Anak dalam Audisi Bulutangkis PB Djarum? Klik disini