Menteri Nadiem Renovasi Ruang Kerja dan Rapat Senilai Rp5 Miliar

Merdeka.com - Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi berencana merenovasi ruang kerja Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Total biaya renovasi yang dikeluarkan sebesar Rp5 miliar lebih.

Hal ini terungkap dari situs lpse.kemdikbud.go.id. Dalam situs itu, disebutkan penataan ruang kerja dan ruang rapat gedung A. Nilai pagu paket sebesar Rp 6.500.000.000 dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp5.391.858.505. Satuan kerja dalam hal ini adalah biro umum dan pengadaan barang dan jasa.

merdeka.com juga mendapat file PDF mengenai rencana renovasi ruang menteri. Di PDF 6 halaman tersebut, tertulis bagian ruangan yang akan direnovasi. Di antaranya ruang private atau ruang Nadiem, semi private, ruang public dan service.

Irjen Kemendikbud Catharina Girsang mengaku belum mengetahui terkait renovasi ruangan Nadiem tersebut. Menurutnya, banyak ruangan di gedung Kemendikbud.

"Maaf saya tidak tahu jika ada ruangan yang direnov karena ruangannya juga banyak," ucapnya lewat pesan, Kamis (9/9).

Sementara, Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud Nizam juga tidak mengetahui perihal renovasi itu. Dia bilang, hal tersebut merupakan ranah biro umum.

"Wah saya malah enggak tahu. Itu di biro umum," singkatnya.

Sedangkan, Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kemendikbud Triyantoro belum merespons soal renovasi itu. Dia hanya membaca pesan ketika ditanyakan mengenai hal tersebut.

Sekjen Kemendikbud Suharti juga belum merespon saat ditanya mengenai urgensi rencana renovasi ruang menteri di saat pandemi. Ia hanya membaca pesan WhatsApp yang dikirim tim merdeka.com.

Sementara itu, Staf Khusus Nadiem, Hamid Muhammad menolak menjawab soal renovasi ruang Menteri Nadiem yang memakan biaya sampai Rp5 miliar tersebut. Dia mengganggap, hal tersebut tidak substansif.

"Kalau mau tanya, tanyakan hal-hal yang sifatnya substantif. Kebijakan, program dan sasaran kinerja yang dicapai dan yang tidak. Itupun harus tanya ke eselon I atau eselon II yang memegang program tersebut," katanya.