Menteri Marwan ngeluh anggaran kurang buat bangun desa

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) seringkali menyinggung soal daerah tertinggal dan wilayah perbatasan. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, komitmen untuk membangun wilayah desa tertinggal dan perbatasan sangatlah penting.

"Ini penting, pemerintahan ini kan bagus komitmennya, dalam arti mempertegas membangun Indonesia dari pinggiran, dari pulau-pulau terluar, dari pulau-pulau terpencil. Ini harus benar-benar kita implementasikan," kata Menteri Marwan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/7).

Oleh karena itu, Marwan menambahkan, visi untuk membangun desa tertinggal yang berada di pinggiran dan perbatasan tentunya harus sinkron dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Itu artinya dukungan ke Kementerian PDT dan Transmigrasi harus diupayakan lebih, kalau dari anggaran seperti yang sekarang, memang masih belum bisa membangun Indonesia dari negara dari pinggiran, dari pulau-pulau terluar, dari perbatasan," jelas Marwan.

Lebih lanjut, Marwan mengakui bila pihaknya ingin lebih fokus untuk pembangunan desa tertinggal dan wilayah perbatasan sesuai arahan Presiden Jokowi. Tetapi untuk anggaran tahun ini, diakui memang terlalu berat untuk merealisasikannya.

"Nah makanya mumpung masih pagu indikatif dan belum pagu definitif dan masih dirapatkan di DPR, saya terus terang minta revisi anggaran atau mengajukan anggaran baru dalam rangka untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah terluar dan perbatasan," tegasnya.

Rencana pembangunan desa tertinggal dan wilayah perbatasan, kata Marwan, sudah dirapatkan dengan DPR di komisi terkait. Komisi V DPR setuju bila anggaran untuk kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal pada 2016 mendatang dinaikkan.

"DPR sudah setuju, dengan Komisi V sudah setuju, kami mengajukan anggaran pagu definitif, kami mengajukan minimal Rp 15 triliun untuk. DPR secara definitif dalam pagu indikatif sudah setuju tinggal pagu definitif. Nah tinggal rapat di banggar antara Bapennas dan Kementerian Keuangan," tutupnya.