Menteri LHK Tegaskan Komitmen Indonesia Atasi Sampah Plastik
Merdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan Indonesia terus bekerja keras mewujudkan komitmen global untuk menanggulangi sampah plastik dan beberapa langkah penting telah diambil oleh pemerintah.
"Indonesia, pada berbagai strata pemerintahan bekerja mewujudkan komitmen global dalam penanggulangan polusi plastik," ujar Siti Nurbaya saat menjadi pembicara dalam High Leel Dialogue atas undangan United Nations Environmental Program (UNEP), menurut keterangan resmi Kementerian LHK yang diterima di Jakarta pada Jumat (3/9).
Dalam pertemuan yang diikuti 40 pejabat setingkat menteri bidang lingkungan hidup dari berbagai negara itu, Siti juga menjelaskan tentang langkah penanganan sampah laut di Indonesia, kehadiran Pusat Pengembangan Kapasitas Kebersihan Laut di Bali, serta berlakunya Extended Producer Responsibility dan telah dimulainya langkah pendekatan ekonomi sirkular.
Indonesia juga mendukung langkah-langkah perundingan kerangka kerja global penanggulangan sampah laut dan polusi plastik yang sedang berlangsung.
Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati yang mendampingi Menteri LHK memaparkan beberapa capaian signifikan yang telah dilakukan Indonesia.
Vivien memberi contoh terbitnya Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut dengan target pengurangan sampah laut sebesar 70 persen pada 2025.
Rencana itu meliputi lima strategi, 13 program, dan 60 kegiatan yang dalam implementasinya melibatkan lima kelompok kerja yang berasal dari 17 kementerian/lembaga.
Dari aspek pembatasan timbulan sampah plastik, saat ini sudah diterbitkan 70 kebijakan daerah dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, terdiri atas dua peraturan tingkat provinsi dan 68 peraturan tingkat kabupaten/kota.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri LHK Beberkan Kemajuan Indonesia Atasi Perubahan Iklim
Indonesia lebih awal menginisasi beberapa aksi pengendalian perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaKKP Bakal Tertibkan Bagan Tancap di Perairan Dadap Agar Tak Ganggu Ekosistem Laut
Bagan tancap adalah alat tangkap menetap sehingga mengganggu alur pelayaran
Baca SelengkapnyaLusa, Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Bahan Peledak di Kalimantan Timur
Pabrik ini mampu memproduksi sekitar 75 ribu ton bahan peledak setiap tahunnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaMenaker Apresiasi Pemerintah Jerman yang Minat dengan Tenaga Perawat Indonesia
Saat ini Indonesia dalam tahap pengembangan SIPK dalam upaya meningkatkan partisipasi industri untuk memanfaatkannya.
Baca SelengkapnyaPerubahan Iklim Ancam Penduduk Dunia, Pemerintah Antisipasi dengan Menanam Pohon & Perbaiki Lingkungan
Aksi yang melibatkan beberapa unsur masyarakat itu merupakan langkah nyata untuk menuju Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaPengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca Selengkapnya