Menteri Hukum dan HAM masih butuh 11.000 penjaga lapas

Merdeka.com - Segudang persoalan terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas). Mulai dari kerusuhan yang diikuti aksi pembakaran hingga jaringan pengedar narkoba yang dikendalikan narapidana. Pemerintah berdalih semua terjadi karena minimnya petugas penjaga lapas.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menuturkan, idealnya satu sipir menjaga 20 napi. "Kalau rata-rata nasional 150 penjaga tapi di beberapa tempat ada yang 100 penjaga ada yang lebih dari 100 penjaga," kata Yasonna sebelum mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/4).

Dari kajian KemenkumHAM, pihaknya masih membutuhkan ribuan sipir baru yang akan ditempatkan di seluruh lapas. Penambahan sipir akan dibarengi dengan renovasi di tiap lapas dengan membangun blok-blok baru. Langkah ini sudah didukung dari sisi anggaran.

"Kajiannya ya 11.000 (sipir baru). Lapasnya tahun ini akan ada rehabilitasi penambahan blok pembangunan baru. Kebetulan saya dapat anggaran Rp 1 Triliun, itu kita kaji bisa beberapa ribu lah," ujarnya.

Meski demikian, dia mengaku belum memetakan lapas mana saja yang akan mendapatkan pembangunan maupun tambahan sipir. "Masih akan dikaji mau dimana saja ditempatkan," katanya.

Solusi lainnya dengan memindahkan narapidana ke lapas lain. Tujuannya agar lapas tidak kelebihan kapasitas sehingga sulit diawasi. Diakuinya, ini tidak mudah mengingat pasti akan ada penolakan dari keluarga narapidana. Tapi langkah ini perlu diambil agar lapas tidak kelebihan kapasitas.

"Saya sedang memetakan semua lapas-lapas dan rutan yang ada di mana sedikit yang bisa digeser, digeser. Memang ada beberapa persoalan, keluarga jadi makin jauh untuk mengunjungi kan. Tapi harus kita lakukan kalau enggak ini padat sekali," jelas dia.

Perpindahan narapidana ke lapas lainnya telah dilakukan beberapa waktu lalu. Dia mencontohkan beberapa narapidana yang sebelumnya mendekam LP Cipinang dan Salemba telah dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur.