Menteri Basuki: Ganti rugi korban Lapindo cair Maret

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dana ganti rugi lumpur Lapindo akan cair setelah dilakukan pembahasan dengan DPR.

"Itu seperti siklus APBN-P dibahas dengan DPR Februari dibahas, Maret cair," kata Basuki, di kantor wapres, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

Basuki mengatakan, pemerintah telah melakukan beberapa langkah antara lain berkomunikasi dengan pihak Lapindo melalui surat. Sudah dibalas pihak Lapindo yang menyatakan persetujuan mengenai mekanisme yang ditawarkan oleh pemerintah.

"Saya sudah kirim surat ke Sekab untuk bentuk tim perundingan. Saya sudah kirim surat ke BPKP untuk mengaudit yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, untuk kemudian dibawa ke perundingan, nyusul perundingannya," jelas Basuki.

Basuki menegaskan, perlu payung hukum dalam skema ganti rugi lumpur Lapindo tersebut berupa Peraturan Presiden (Perpres) agar tidak muncul persoalan di kemudian hari.

"(Perpres) Sesudah perundingan itu. Jadi saya minta pada Menkeu alokasikan, tapi Menkeu minta kalau Perpres BPLS dirubah," imbuhnya.

Basuki menegaskan, angka dana bantuan bisa berubah lantaran ada beberapa bangunan yang belum masuk perhitungan pemerintah.

"(Angka) Bisa berubah, mungkin naik karena ada pesantren segala yang belum masuk, tapi bukan industri karena pesantren-pesantren jadi dimasukkan," tutur Basuki.