Mensos Sebut Data Masyarakat Penerima Bantuan Beras 5 Kg Merupakan Usulan Pemda

Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan berupa beras sebanyak 5 kg pada pekerja sektor informal yang tidak bisa mencari nafkah secara maksimal akibat kebijakan PPKM Darurat. Data masyarakat yang menerima bantuan berupa beras merupakan untuk dari pemerintah daerah.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menyatakan penerima bantuan beras 5 kg adalah mereka yang tidak menerima atau di luar penerima tiga jenis bansos yang selama ini sudah berjalan, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

"Data penerima bantuan beras 5 kg ini dari usulan pemerintah daerah. Mereka adalah masyarakat terdampak pandemi dan tidak terdaftar sebagai penerima tiga jenis bansos, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST. Nanti penyalurannya juga oleh dinas sosial atau unsur pemda lainnya," kata Risma dalam keterangan tulis, Senin (19/7).

Bantuan beras sebesar 5 kg khusus disalurkan untuk pekerja sektor informal di wilayah yang menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Para penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.

Siapkan 2 Ribu Ton

Dalam rangka memenuhi bansos beras tersebut, Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi.

Selain itu, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras untuk 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST seberat 10 kg per KPM.

"Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. Total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200 juta kg," katanya.

Berbeda dengan beras dari Kemensos seberat 5 kg, beras dari Perum Bulog seberat 10 kg ini disalurkan untuk skala nasional sesuai dengan domisili KPM PKH dan KPM BST. Bantuan ini diharapkan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok mereka akibat terdampak kebijakan PPKM Darurat.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com