Mensos Risma Targetkan Pencairan Bansos Paling Lambat Akhir Maret

Merdeka.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) menargetkan bantuan sosial untuk Maret 2021 dapat dicairkan pada minggu keempat di bulan yang sama. Pencairan tersebut juga kata Risma akan berbarengan dengan pencairan bantuan sosial untuk bulan April mendatang.

"Harapan kami untuk bulan Maret ini kami bisa realisasikan di minggu keempat di bulan Maret. Demikian pula target untuk bulan April kami akan serahkan pada bulan Maret juga sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin," kata Risma dalam konferensi pers pada akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (17/3).

Dia menjelaskan pihaknya beberapa bulan belakangan ini tengah melakukan perbaikan dan sinkronisasi data dengan daerah. Hal tersebut agar bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

"Beberapa bulan kemarin, kami melakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah dan kami lakukan evaluasi juga dengan bank penyalur maupun PT Pos," ujarnya.

Risma mengatakan pihaknya menargetkan untuk memberikan bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan masing-masing 10 juta KPM untuk PKH dan BST. Namun, hingga saat ini, data hasil evaluasi dan sinkronisasi yang sebelumnya telah dikerjakan masih belum memenuhi jumlah target penyaluran.

Sehingga kata Risma, pihaknya memutuskan untuk terlebih dahulu mengejar dan memenuhi target kuota program yang masih belum terisi. Meski demikian, Risma berkomitmen untuk mengejar target segera mungkin agar pemerintah dapat segera mencairkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat.

"Ada beberapa daerah yang belum 100 persen memadankan data dengan data kependudukan. Kami harus jemput perbaikan datanya, jadi kami bekerja sama dengan daerah untuk mempercepat di 514 kabupaten/kota," ucapnya.

Sebab itu, Risma mengimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat mendukung program ini dengan melakukan sinkronisasi dan pembaruan data yang dibutuhkan. Dia membeberkan pihaknya telah menerjunkan tim validasi data ke sejumlah daerah untuk mempercepat pendataan.

"Saat ini petugas kami ada di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Papua kami bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih dan perguruan tinggi di sana untuk melakukan validasi data di lapangan," ungkapnya.